Salah satu contoh yang disorot Fathoni adalah pemanfaatan ruang publik sebagai lokasi reklame. Menurutnya, skema tersebut bisa menjadi salah satu inovasi untuk mendongkrak PAD selama terdapat kewajiban bagi pihak yang memanfaatkan ruang tersebut untuk ikut merawat fasilitas publik.
“Reklame itu bagian dari inovasi pemda untuk meningkatkan PAD. Kenapa demikian? Karena memang kita juga menghormati pemerintah pusat yang butuh anggaran untuk menunjang program prioritas presiden. Penggunaan atau izin taman jadi tempat reklame ini tidak asal, mereka para penyewa ini diwajibkan untuk menjaga dan merawat taman,” jelasnya.
Fathoni memahami bahwa komersialisasi ruang publik, termasuk pemasangan reklame di taman, bisa memunculkan pro dan kontra. Salah satu yang menjadi perhatian adalah persoalan estetika.
Meski demikian, ia menilai pemanfaatan aset dan ruang publik tetap dapat menjadi pilihan untuk menciptakan sumber penerimaan baru selama dilakukan sesuai ketentuan.
“Kalau soal estetika memang ada sebagian orang menyesalkan, tapi ini bagian dari kreativitas pemda untuk PAD,” tambahnya.
Lebih jauh, Fathoni menilai aset daerah seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam daftar inventaris pemerintah. Aset yang tidak memberikan manfaat ekonomi perlu dicari pola pemanfaatannya agar bisa menghasilkan nilai tambah.
Jika kerja sama dengan dunia usaha dapat dibangun secara sehat, manfaatnya dinilai tidak hanya berupa tambahan PAD. Investasi juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru, membuka lapangan pekerjaan, hingga menggerakkan usaha masyarakat di sekitar lokasi.
