Karena itu, Fathoni berharap pemerintah pusat memberikan regulasi yang lebih adaptif agar pemerintah daerah memiliki ruang lebih besar dalam mengembangkan aset. Di sisi lain, kepastian hukum juga diperlukan agar pejabat tidak terus dibayangi kekhawatiran saat mengambil keputusan investasi.
“Jika tidak, dorongan optimalisasi aset daerah tanpa deregulasi dan kepastian hukum laksana berharap matahari terbit dari selatan,” pungkasnya. (s)
Kejar PAD, DPRD Surabaya Minta Aset Daerah Dibuka Lebih Lebar untuk Investor
