Surabaya, CakrawalaNews.co – Besarnya anggaran pendidikan Kota Surabaya dalam RAPBD 2027 menjadi sorotan Komisi D DPRD Surabaya.
Di balik klaim pemenuhan mandatory spending pendidikan yang disebut mencapai lebih dari 20 persen, ternyata alokasi yang melekat langsung pada Dinas Pendidikan hanya sekitar 16 persen dari total belanja daerah.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, mempertanyakan cara pemerintah kota menghitung pemenuhan anggaran wajib pendidikan tersebut.
Persoalannya, sejumlah anggaran dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) turut dimasukkan dalam fungsi pendidikan, meskipun penerima manfaatnya tidak selalu berkaitan langsung dengan peserta didik.
Imam menyebut, anggaran Dinas Pendidikan mencapai Rp2,12 triliun. Namun, setelah ditelusuri, belanja yang dikategorikan sebagai fungsi pendidikan dari dinas tersebut sekitar Rp2,063 triliun atau hanya 16,34 persen dari total belanja daerah Rp12,8 triliun.
“Dinas Pendidikan itu Rp 2,12 triliun, ya kan. Terus yang masuk fungsi pendidikan dari anggaran Dinas Pendidikan yaitu Rp 2,05,. Ini kan Rp 2,063 triliun, ya. Itu kalau dari total belanja ya 16,34%, ya, 16 persen. Padahal mandatory spending kita kan 20%. Ya, dia 16, sekian persen, yang lain di mana, yang lain itu tersebar di dinas-dinas yang lain,” ungkapnya pada Jumat, 6 November 2026.
Temuan tersebut membuat Komisi D memanggil sejumlah pimpinan OPD untuk meminta penjelasan mengenai penyebaran anggaran pendidikan di luar Dinas Pendidikan.
Imam menegaskan, pembahasan tidak boleh hanya mengandalkan penjelasan satu instansi karena penghitungan melibatkan banyak perangkat daerah.
