Selain itu, terdapat pula alokasi di Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kesehatan.
Yang paling mencolok, Imam menyoroti anggaran fungsi pendidikan di 31 kecamatan yang nilainya mencapai Rp317 miliar.
Setelah ditelusuri, sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan modal Rp5 juta bagi Gen Z.
Ia menilai, penggunaan nomenklatur fungsi pendidikan untuk program semacam itu perlu dipertanyakan, terutama ketika Surabaya masih menghadapi persoalan mendasar di sektor pendidikan, mulai dari anak putus sekolah, ijazah yang ditahan, hingga keluarga yang kesulitan membeli seragam sekolah.
“Ya, memang ternyata di nomenklatur itu diperbolehkan, tapi kan enggak masuk akal ketika di Surabaya itu masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak ijazahnya ditahan. Masih banyak tidak bisa beli seragam, gitu lho. Kenapa kok enggak milih (Dana Gen Z) itu, ya?” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Imam menyebut anggaran Rp317 miliar di 31 kecamatan ternyata tidak seluruhnya berkaitan dengan bantuan modal Gen Z. Sebagian lainnya digunakan untuk membayar KSH (Kader Surabaya Hebat).
Kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan substansi klaim pemenuhan anggaran wajib pendidikan Surabaya yang disebut telah melampaui 20 persen.
Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca secara lebih kritis karena sebagian komponennya berasal dari program lintas OPD yang manfaatnya tidak secara langsung menyasar persoalan pendidikan.
