Ia mengungkapkan, sejumlah anggaran fungsi pendidikan ditemukan di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, hingga Dinas Perindustrian serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Komisi D juga mempertanyakan alokasi di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2,78 miliar.
Setelah diklarifikasi, anggaran tersebut ternyata digunakan untuk pelatihan petani.
Bagi Imam, pengalokasian seperti ini perlu dicermati karena tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan anak usia sekolah.
“Karena kalau ngomong wajib belajar itu kan 13 tahun, mulai SD, 1 tahun sebelum SD sampai SMA, itu ya. Tapi kan ada yang namanya KMKP, nah itu menteri itu ya. Itu memperbolehkan. Jadi di KMKP itu mengatur fungsi pendidikan. Ada nomenklaturnya yang itu 1.000 lebih, mulai milih-milih ini kayak gitu,” jelasnya.
Imam mengakui, pengelompokan belanja tersebut dimungkinkan berdasarkan nomenklatur yang berlaku.
Namun, ia mempertanyakan mengapa pemerintah tidak lebih memprioritaskan program yang manfaatnya benar-benar menyentuh kebutuhan pendidikan masyarakat.
Sorotan lain muncul dari anggaran Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp750 juta dan Dinas Pemadam Kebakaran sekitar Rp741 juta yang turut dikategorikan sebagai fungsi pendidikan.
