Mas Toni sapaan akrabnya menilai pendekatan pengelolaan aset saat ini masih lebih dominan menggunakan perspektif administrasi pemerintahan ketimbang bisnis. Ia menyoroti sejumlah hal, mulai dari penentuan harga sewa hingga klausul kerja sama yang dianggap belum cukup fleksibel bagi investor.
“BPKAD belum berorientasi bisnis, masih bertindak sebagai administratur pemerintahan, mulai dari harga sewa yang tidak pro-investasi, tidak lentur dalam penentuan klausul kerja sama,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan berarti aparatur pemerintah tidak memiliki keinginan mengoptimalkan aset. Menurut Fathoni, sikap terlalu hati-hati justru menjadi salah satu faktor yang membuat pemanfaatan aset berjalan lambat.
Kekhawatiran pejabat terhadap potensi persoalan hukum di kemudian hari membuat mereka cenderung mengambil pilihan yang dianggap paling aman.
“Problem di atas karena pejabat terlalu berhati-hati karena khawatir bermasalah hukum di kemudian hari. Makanya Kemendagri harus memberikan kepastian hukum dengan deregulasi aturan yang ada,” tutur Politisi Golkar ini.
Bagi Fathoni, kepastian hukum menjadi fondasi penting untuk mengubah paradigma pengelolaan aset daerah. Pemerintah daerah, kata dia, perlu diberi ruang untuk mengelola aset secara lebih kreatif tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
