Surabaya. Cakrawalanews.co Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membangun sistem mitigasi untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai mengancam sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mengatakan hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 2.332 pekerja di Jawa Timur telah terkena PHK, sementara sekitar 4.400 pekerja lainnya berada dalam potensi kehilangan pekerjaan sehingga memerlukan langkah pencegahan sejak dini.
“Jangan menunggu PHK terjadi baru pemerintah turun tangan. Yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pekerjaan sebelum pekerja menjadi korban PHK,” kata Renny di Surabaya, Rabu.
Ia menilai angka tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem peringatan dini dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.
