Surabaya, CakrawalaNews.co – Kesempatan melanjutkan pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena usia atau keterbatasan akses sekolah formal.
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berupaya membuka jalan bagi warga yang ingin kembali belajar.
Kini, tersedia 26 lokasi pendidikan kesetaraan yang bisa dimanfaatkan masyarakat.
Upaya tersebut mengantarkan Pemkot Surabaya meraih penghargaan Adiwidya 2026 dari Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM) Indonesia.
Penghargaan tingkat nasional ini diberikan atas komitmen pemerintah kota dalam memperluas akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Penghargaan diserahkan dalam rangkaian Seminar Nasional dan Musyawarah Nasional (Munas) VI FK PKBM Indonesia di Gedung Sawunggaling, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Kampus Lidah Wetan, Jumat, 6 November 2026.
Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Gogot Suharwoyo menyerahkan langsung penghargaan tersebut.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas penghargaan itu. Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut bukan semata hasil kerja pemerintah.
Ada peran warga, pengusaha, hingga orang tua asuh yang ikut membantu mengatasi persoalan putus sekolah.
“Saya matur nuwun (terima kasih), penghargaan itu sejatinya adalah untuk warga Surabaya. Karena (mengatasi) putus sekolah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, tapi seluruh masyarakat Surabaya, seluruh pengusaha yang ada di Kota Surabaya, seluruh orang tua asuh yang ada di Kota Surabaya,” kata Wali Kota Eri, Rabu, 11 November 2026.
Menurutnya, kepedulian masyarakat menjadi kekuatan penting dalam menjaga keberlanjutan program sosial.
Dukungan berbagai pihak juga membantu pemerintah tetap menjalankan program kesejahteraan di tengah keterbatasan anggaran.
“Kenapa Surabaya hari ini masih bisa tegak berdiri ketika masih ada pemotongan terkait dengan TKD (Transfer ke Daerah), karena hadir pahlawan-pahlawan di Surabaya. Pahlawan-pahlawan orang tua asuh untuk putus sekolah, orang tua asuh stunting dan lain-lainnya,” ujarnya.
Eri menyebut semangat saling membantu sebagai bagian dari karakter Kota Pahlawan.
Baginya, pembangunan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kesadaran warga untuk ikut menyelesaikan persoalan di lingkungannya juga menjadi penentu.
“Ini adalah kebanggaan tersendiri saya sebagai wali kota ketika seluruh elemen yang ada di Surabaya ini mau tolong-menolong dalam hal kebaikan, mau menebar kebaikan. Inilah keberhasilan Kota Surabaya dengan Kota Pahlawannya,” tuturnya.
Semangat tersebut juga tercermin melalui Kampung Pancasila.
Program ini mendorong warga terlibat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk memastikan anak-anak dan warga yang putus sekolah mendapat kesempatan belajar.
“Selalu saya katakan bukan karena wali kotanya, bukan karena pemerintahnya, tapi karena warga Surabaya yang sadar dirinya pahlawan yang mau membantu orang lain. Itulah puncak kesejahteraan Surabaya melalui Kampung Pancasila,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan, penghargaan Adiwidya 2026 diberikan kepada pemerintah daerah yang menunjukkan perhatian terhadap pengembangan pendidikan nonformal.
“Jadi beliau (Dirjen PNFI) dalam rangka pertemuan (FK PKBM) ke-VI tahun ini, memberikan apresiasi kepada daerah yang memang konsen terhadap pendidikan nonformal,” ujar Febri.
Salah satu aspek yang dinilai adalah kebijakan daerah dalam membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan melalui program kejar paket A, B, dan C.
Layanan ini menjadi alternatif bagi warga yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal.
“Bagaimana kita selalu mempersuasif masalah pendidikan nonformal yaitu warga Surabaya yang memang bermasalah dengan fasilitas sekolahnya. Misal yang bersangkutan ada did something happen, akhirnya tidak bisa melanjutkan sekolah,” jelas Febri.
Pemkot Surabaya, lanjut Febri, berupaya memastikan warga tetap bisa menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau sederajat.
Bahkan, lulusan SMA juga didorong untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
“Pak Wali selalu memberikan ruangan (fasilitas) itu kepada kita semua lewat kebijakan-kebijakan beliau. Salah satunya yaitu melanjutkan sekolah untuk jenjang sampai dengan SMA. Bahkan yang SMA pun didorong untuk kuliah,” tutur Febri.
Dukungan tersebut sejalan dengan perhatian FK PKBM Indonesia terhadap kebijakan daerah yang memberi kesempatan warga melanjutkan pendidikan.
“Karena memang PNFI kemarin itu memberikan apresiasi kepada kepala daerah dengan segala kebijakannya terus mendorong masyarakatnya bisa melanjutkan pendidikannya paling tidak sampai dengan level di SMA,” ujarnya.
Untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, Pemkot Surabaya kini menyediakan 26 lokasi belajar.
Jumlah itu terdiri atas sembilan lokasi Program KRISNA (Kesetaraan Hadir untuk Masyarakat) dan 17 PKBM.
Sembilan lokasi KRISNA memanfaatkan fasilitas publik yang dekat dengan permukiman warga.
Di antaranya aula kecamatan dan Balai RW. Sementara PKBM menjadi pilihan pendidikan nonformal yang dikelola berbasis masyarakat.
Melalui fasilitas tersebut, warga bisa mengikuti kejar paket A setara SD, paket B setara SMP, hingga paket C setara SMA.
Masyarakat juga dapat memanfaatkan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai bagian dari layanan pendidikan nonformal.
Febri menambahkan, Kampung Pancasila turut menjadi pintu masuk untuk menjangkau warga yang belum menuntaskan pendidikan.
Warga yang sudah melewati usia sekolah formal tetap didorong mengikuti program kesetaraan.
“Nah, di dalam Kampung Pancasila kalau ada warga yang memang belum pernah bersekolah sampai dengan jenjang SMA tapi usianya udah lewat, itu didorong untuk bisa ikut di dalam kejar paket,” terangnya.
Ia menegaskan, keterbatasan usia maupun akses sekolah formal tidak boleh menutup kesempatan warga untuk memperoleh pendidikan.
“Jadi negara hadir. Dan Pemerintah Kota Surabaya memberikan support yang besar untuk itu,” tegasnya.
Warga yang belum memiliki ijazah SMA atau ingin melanjutkan pendidikan dapat berkonsultasi melalui Kasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di kelurahan maupun langsung ke Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Informasi juga bisa diperoleh melalui Balai RW yang didukung aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Warga Surabaya yang hari ini memang belum sampai punya ijazah SMA, tidak bisa meneruskan sekolah, problem itu mari kita selesaikan semuanya. Bisa datang ke Kasi Kesra Kelurahan atau di Kantor Dinas Pendidikan,” pungkasnya. (ADV)
