Menurut dia, BLK perlu mengintegrasikan layanan mulai dari pemetaan kompetensi, pelatihan, sertifikasi, pencocokan kebutuhan industri, hingga penempatan kerja.
Bagi pekerja yang belum terserap, pemerintah juga diharapkan menyediakan pendampingan kewirausahaan serta akses pembiayaan usaha.
Renny menambahkan, keberhasilan BLK seharusnya diukur dari jumlah peserta yang kembali bekerja dan memperoleh penghasilan, bukan hanya banyaknya sertifikat yang diterbitkan.
Ia menegaskan persoalan PHK tidak cukup diselesaikan melalui pesangon atau pelatihan, melainkan dengan memastikan pekerja kembali memperoleh pekerjaan sehingga risiko meningkatnya kemiskinan dan persoalan sosial dapat dicegah. (caa)
