Surabaya, CakrawalaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengambil langkah besar dalam merevolusi sistem pelayanan medis. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mendorong penuh integrasi layanan kesehatan melalui platform Satu Data Kesehatan Surabaya. Sistem berbasis digital ini nantinya akan menghubungkan seluruh rumah sakit (RS) di Kota Pahlawan secara real-time. Langkah strategis ini dinilai krusial agar Pemkot Surabaya, tenaga kesehatan (nakes), hingga manajemen rumah sakit memiliki satu basis data yang sama terkait kondisi kesehatan masyarakat.
Gagasan ini dipaparkan langsung oleh Eri saat membuka Forum Koordinasi Rumah Sakit se-Surabaya di Graha Sawunggaling, Balai Kota Surabaya, Kamis (25/6/2026). Agenda penting ini dihadiri oleh perwakilan dari 69 rumah sakit yang beroperasi di Surabaya. Melalui sistem Satu Data Kesehatan Surabaya, seluruh informasi penting akan terkoneksi dalam satu platform terpusat.
Data tersebut mencakup jumlah dokter, ketersediaan nakes, armada ambulans, kapasitas tidur rumah sakit, hingga peta sebaran penyakit di setiap wilayah. “Ini bukan data milik pemerintah kota, tetapi milik bersama. Dengan satu data, kita bisa mengetahui jumlah dokter, ambulans, hingga rumah sakit mana yang mendampingi wilayah tertentu. Semua bisa saling mendukung untuk pelayanan warga Surabaya,” ujar Eri.
Integrasi data ini juga menjadi motor penggerak bagi program-program berbasis kerakyatan Pemkot Surabaya, seperti:
• Satu RW Satu Tenaga Kesehatan (Nakes)
• Satu Kelurahan Satu Ambulans
• Penguatan layanan Tim Gerak Cepat (TGC) yang terintegrasi dengan Command Center 112.
Dengan sistem yang transparan, petugas di lapangan dapat memantau keterisian rumah sakit secara langsung. Hal ini diharapkan mampu memangkas waktu tunggu pasien dalam kondisi darurat. “Jangan sampai pasien dibawa ke satu rumah sakit lalu ditolak karena penuh, kemudian berpindah lagi ke rumah sakit lain yang juga penuh. Di era digital seperti sekarang, informasi kapasitas layanan harus bisa diakses secara langsung agar pasien segera mendapatkan penanganan,” tegas Eri.
Selain mempercepat respons kegawatdaruratan, keterbukaan data ini berfungsi untuk memetakan kebutuhan layanan berdasarkan populasi, cakupan BPJS, hingga mengantisipasi potensi antrean. Bahkan, sistem ini dirancang sebagai deteksi dini (early warning system) terhadap potensi wabah penyakit.
“Kalau terjadi peningkatan kasus penyakit, kita bisa segera mengetahui wilayah mana yang terdampak dan kebutuhan apa yang harus disiapkan. Pengalaman Covid-19 mengajarkan bahwa data kesehatan harus terhubung dan dapat diakses bersama,” tambah Eri Cahyadi. Bagi rumah sakit swasta yang belum bermitra dengan BPJS, Eri mengimbau agar mereka tetap berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), misalnya dengan menyediakan ambulans atau pendampingan nakes di tingkat RW.
“Yang penting semua bisa saling terbuka dan mendukung pelayanan kesehatan warga Surabaya,” cetusnya. Ia menargetkan perluasan sistem Satu Data Kesehatan Surabaya ini bisa berjalan masif dalam satu bulan ke depan.
“Alhamdulillah, rumah sakit-rumah sakit yang hadir juga menyatakan dukungannya. Program ini memang menjadi kebutuhan bersama dan manfaatnya akan dirasakan langsung oleh seluruh rumah sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Surabaya,” tuturnya. Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, dr. Billy Daniel Messakh, menjelaskan bahwa kolaborasi ini adalah kunci utama meningkatkan mutu pelayanan keselamatan pasien.
“Kolaborasi diperlukan untuk mengoptimalkan sistem rujukan, meningkatkan keselamatan pasien, serta menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan kesehatan secara bersama-sama,” kata dr. Billy. Berdasarkan data Dinkes, laporan terkait kesehatan menempati urutan panggilan tertinggi di Command Center 112, dengan angka mencapai 37 ribu kasus trauma per tahun—belum termasuk kasus non-trauma.
“Dengan jumlah kasus sebesar itu, layanan kegawatdaruratan tidak mungkin hanya ditangani tiga rumah sakit milik Pemkot Surabaya. Karena itu, keterlibatan seluruh rumah sakit menjadi sangat penting agar layanan bisa berjalan lebih cepat dan merata,” jelasnya.
Saat ini, sistem Satu Data Kesehatan Surabaya baru diimplementasikan di tiga RS milik pemkot, yakni RSUD dr. Soewandhie, RS Bhakti Dharma Husada (BDH), dan RSUD Eka Candrarini. Ke depan, platform ini akan segera diintegrasikan ke seluruh jaringan 69 rumah sakit di Surabaya, yang terdiri dari 68 rumah sakit darat dan satu rumah sakit terapung. “Melalui sistem ini, petugas dapat mengetahui kapasitas dan ketersediaan layanan rumah sakit secara real time sehingga proses rujukan menjadi lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi,”
