Surabaya, CakrawalaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menegaskan posisinya sebagai pionir transformasi digital di Indonesia. Melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Surabaya sukses menyabet Peringkat 1 Kategori Capaian Face Recognition (FR) Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada ajang Perlinsos Dukcapil Prima Award 2026.
Penghargaan bergengsi tingkat nasional tersebut diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Dr. Drs. H. Teguh Setyabudi, M.Pd., kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Anna Fajriatin, dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Apresiasi ini menjadi bukti komitmen Pemkot Surabaya dalam menghadirkan data kependudukan yang akurat, terintegrasi, serta berbasis teknologi modern untuk mendukung efektivitas bantuan sosial.
Capaian ini melengkapi prestasi hari pertama Rakornas, di mana Surabaya masuk dalam 10 Besar Nasional Capaian Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pada hari kedua, Kota Pahlawan berhasil mengukuhkan posisi puncak nasional dari 43 kabupaten/kota peserta perluasan piloting project Perlinsos. Bahkan saat uji coba diperluas ke 100 daerah pada Agustus ini, Surabaya tetap bertahan di posisi teratas.
Keberhasilan tersebut didorong oleh efektivitas penerapan teknologi Face Recognition biometrik dan pendaftaran Perlinsos lewat IKD. Sepanjang pertengahan Juni hingga Juli 2026, Surabaya mencatatkan angka pendaftaran tertinggi nasional mencapai 1.215.768 pemohon.
Sistem ini terbukti meningkatkan akurasi identifikasi penerima bantuan sekaligus meminimalkan kejanggalan data.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa IKD tidak hanya berfungsi sebagai identitas digital, tetapi juga diproyeksikan sebagai pintu masuk utama berbagai layanan publik di masa depan.
“IKD harus berkembang menjadi pintu masuk pelayanan publik yang aman, mulai dari pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan pemerintah lainnya. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” ujar Eri Cahyadi, Rabu (5/8/2026).
Kepala Disdukcapil Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menjelaskan bahwa raihan ini merupakan wujud nyata kerja keras Pemkot bersama masyarakat dalam membangun ekosistem digitalisasi pemerintah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan IKD.
“NIK bukan sekadar identitas diri, tetapi juga identitas hukum dan basis utama integrasi pelayanan publik, mulai dari perizinan, pendapatan, retribusi, hingga perpajakan. Ke depan, seluruh layanan publik di Surabaya akan terintegrasi dan didasarkan pada data NIK melalui platform IKD,” jelas Irvan.
Terkait pendaftaran program Perlinsos, Irvan memaparkan bahwa sasarannya telah mencakup lebih dari 1,2 juta Kepala Keluarga (KK). Pemkot juga terus menggenjot aktivasi IKD secara masif.
“Saat ini aktivasi IKD berada di angka sekitar 38 persen dari total warga wajib rekam KTP. Namun jika dihitung khusus warga pemilik ponsel pintar, capaiannya sudah menembus angka sekitar 76 persen. Sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami menargetkan dalam satu bulan ke depan aktivasi IKD bisa mencapai 100 persen bagi seluruh warga pemilik device yang mendukung,” tambah Irvan.
Di sisi teknis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menjelaskan bahwa sistem Perlinsos dihadirkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial berlangsung transparan, objektif, dan tepat sasaran.
“Sistem aplikasi Perlinsos ini terintegrasi dengan 14 kementerian dan lembaga. Melalui interoperabilitas data tersebut, akan terlihat secara otomatis apakah seseorang layak atau tidak menerima bantuan. Ini sangat membantu jajaran kecamatan dan kelurahan menentukan penerima secara objektif tanpa ada unsur kekerabatan, korupsi, kolusi, maupun nepotisme (KKN),” jelas Eddy Christijanto.
Eddy menambahkan, data Perlinsos yang saat ini difokuskan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) nantinya akan diperluas. Seluruh program intervensi seperti BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa pendidikan, subsidi listrik, hingga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) akan mengacu pada data ini, dengan prioritas masyarakat Desil 1 hingga Desil 4.
Tercapainya 100 persen pendaftaran Perlinsos per awal Agustus tidak terlepas dari empat strategi utama Pemkot Surabaya yaitu mobilisasi masif jajaran Perangkat Daerah, camat, lurah, hingga ASN pendamping Kampung Pancasila.
Selain itu juga pemberdayaan Ketua RT dan RW sebagai agen pendaftaran di tingkat paling bawah.
Terakhir adanya pemanfaatan saluran media cetak, elektronik, media sosial, serta kolaborasi dengan influencer lokal.
Hingga Pengawasan dan kontrol ketat secara berkala langsung oleh Wali Kota Eri Cahyadi.
