CakrawalaNews.co – Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Jawa Timur terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Surabaya Tahun 2024 ternyata menjadi bola panas.
Pasalnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi telah mengeluarkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) kepada para organisasi perangkat Daerah (OPD) hingga sejumlah kecamatan.
Bukan hanya karena sejumlah catatan administratif, tapi juga karena sejumlah organisasi perangkat daerah kini dibuat kelimpungan dalam menjalankan instruksi Wali Kota.
Sumber internal dilingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyebutkan ada salah satu kepala OPD yang mengaku kesulitan untuk menjalankan surat perintah yang diterbitkan Wali Kota Eri Cahyadi tertanggal 9 Mei 2025 tersebut.
