Di tengah arus individualisme kota metropolitan, warga RT 06 RW 03 Kelurahan Jambangan, Surabaya, merawat jaring pengaman sosial lewat tradisi jimpitan yang bertahan lebih dari dua dekade. Praktik akar rumput ini menjadi fondasi nyata di balik gerakan Kampung Pancasila yang digulirkan Pemerintah Kota Surabaya di 1.360 RW.
Senyum kecil Sugianto bersinar di wajahnya seolah mengiringi fajar menyingsing di timur tatkala ia menerima beras dari Bu Kah. Perempuan parubaya ini merupakan warga setempat yang dipercaya menyampaikan beras dari tradisi jimpitan kepada Pak Yanto – begitu warga memanggilnya – yang tengah sibuk mengangkuti sampah dari rumah ke rumah di Gang Sembilan, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, Selasa (10/11) pagi.
Peluh yang membasahi keningnya seolah terbayar setiap kali ia mengingat jatah rutin yang selalu mampir ke dapurnya setiap bulan. Bagi penghuni Rumah Susun (Rusun) Jambangan ini, lima kilogram beras dari tradisi jimpitan warga RT 06 RW 03 langsung memangkas biaya belanja dapur untuk hidup bersama salah satu anaknya.
“Alhamdulillah, sangat membantu,” ujar Sugianto sambil tersenyum ramah saat ditemui di sela rutinitasnya menarik gerobak sampah menyusuri gang-gang permukiman.
Lima kilogram beras memang belum mencukupi kebutuhan makan dua orang selama sebulan penuh. Sesekali, ia tetap harus menyisihkan sebagian upahnya untuk membeli beras tambahan demi menutup kebutuhan di petak rusun yang ia tinggali.
Namun, di tengah harga kebutuhan pokok yang kerap berfluktuasi di kota besar seperti Surabaya, kepastian mendapat lima kilogram beras setiap bulan memberi ruang bernapas bagi ekonomi keluarga kecilnya.
“Cukup tidak cukup, ya dicukup-cukupkan, Mas. Tapi, alhamdulillah bisa sangat membantu pengeluaran untuk beli beras,” tuturnya jujur.
Apa yang dibawa pulang oleh Sugianto setiap bulan adalah hilir dari sebuah ekosistem solidaritas yang bekerja senyap di kawasan Surabaya Selatan. Di kelurahan Jambangan wilayah yang secara administratif terbagi menjadi 7 RW dan 29 RT ini, tradisi jimpitan membuktikan bahwa ketahanan sosial warga perkotaan tidak selalu bergantung pada skema bantuan formal dari pemerintah.
Di Kampung Pancasila Jambangan, nilai gotong royong dan keadilan sosial tidak berhenti pada spanduk yang dipasang di mulut gang. Namun, warga menghidupkannya lewat kebiasaan sederhana di dapur masing-masing dengan menyisihkan seperempat kilogram beras atau uang Rp3.000 setiap bulan untuk dikelola bersama dan dikembalikan kepada lingkungan.
Akar Budaya di Balik Kebijakan Kampung Pancasila
Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Surabaya gencar menggerakkan program Kampung Pancasila yang menjangkau 1.360 RW di 153 kelurahan. Program yang kembali dilombakan sejak 17 September hingga 11 Desember 2026 ini bertumpu pada empat pilar utama: lingkungan dengan bobot 35 persen, ekonomi 35 persen, sosial budaya 15 persen, serta kemasyarakatan 15 persen. Tujuan besarnya adalah membentengi warga kota dari sikap individualistis sekaligus menyelesaikan persoalan sosial mulai dari tingkat rukun tetangga.
Namun, di RW 03 Kelurahan Jambangan, napas gotong royong tersebut ternyata sudah berdenyut jauh sebelum label Kampung Pancasila disematkan oleh pemerintah kota. Ditemui pada Minggu (8/11) malam, Ketua RW 03, Djamalludin, menuturkan bahwa tradisi jimpitan di lingkungannya telah berjalan konsisten sejak sekitar awal tahun 2000.
Secara historis dan kultural, tradisi jimpitan memang bukan hal asing dalam masyarakat Jawa. Mengutip kajian Universitas Airlangga, kata jimpit dalam bahasa Jawa bermakna mengambil barang kecil atau lembut dengan ujung jari. Filosofi di baliknya sangat mendalam yakni berbagi tidak harus menunggu kaya atau berlebih, melainkan dimulai dari menyisihkan sebagian kecil yang dimiliki secara kolektif untuk menopang kebutuhan komunal.
Ingatan Djamalludin kembali pada masa awal tahun 2000-an ketika praktik saling menopang di Jambangan masih dijalankan dengan cara yang sangat sederhana. Dulu, warga menaruh uang logam mulai dari Rp50 hingga Rp500 ke dalam kaleng bekas rokok atau gelas plastik bekas air mineral yang digantung di depan rumah. Saat malam tiba dan jadwal ronda berlangsung, warga yang bertugas tidak hanya berkeliling menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga mampir dari rumah ke rumah untuk mengumpulkan koin-koin tersebut.
Tradisi ini tumbuh dari kesadaran realistis bahwa kondisi ekonomi setiap keluarga di kampung tidak selalu stabil sepanjang waktu. Ada kalanya warga memiliki kelonggaran finansial, tetapi di waktu lain sedang mengalami kesempitan uang tunai.
Oleh sebab itu, seiring berjalan waktu, beras dipilih sebagai instrumen utama sumbangan warga. Sebagai bahan pangan pokok yang hampir pasti selalu tersedia di dapur setiap rumah tangga, beras memungkinkan warga untuk tetap berpartisipasi sedikit demi sedikit tanpa harus menunggu memiliki uang tunai berlebih.
“Kalau langsung, kadang kala warga ini punya uang, kadang tidak. Maka diperlukan kebersamaan, yaitu jimpitan yang dulunya memang sudah berjalan,” ujar Djamalludin mengenang alasan di balik penguatan tradisi tersebut.
Transformasi Tata Kelola: Dari Kaleng Ronda ke Dasawisma
