Surabaya, CakrawalaNews.co – Komisi C DPRD Kota Surabaya meminta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) memastikan kesiapan operasional lima rumah pompa baru yang ditargetkan mulai berfungsi pada 1 Desember 2026.
Pengujian menyeluruh dinilai penting agar infrastruktur pengendalian banjir tersebut benar-benar mampu bekerja optimal saat menghadapi peningkatan debit air pada musim penghujan.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya dari Fraksi Partai Golkar, Achmad Nurdjayanto, mengatakan penyelesaian pembangunan secara fisik harus diikuti dengan pengujian teknis yang memadai.
Menurutnya, rumah pompa tidak cukup hanya dinyatakan selesai dan siap beroperasi, tetapi harus dipastikan mampu bekerja dalam kondisi beban maksimal.
“Komisi C mengapresiasi percepatan fisik di lima titik krusial. Namun, target 1 Desember itu mepet sekali dengan musim penghujan. Uji commissioning tidak boleh sekadar menyalakan mesin tanpa beban. Pompa harus dites daya hisap maksimalnya dalam simulasi debit air puncak bersamaan dengan genset cadangan,” tegas Achmad Nurdjayanto saat ditemui di DPRD Surabaya, Senin, 9 November 2026.
Politisi Partai Golkar yang akrab disapa Achmad itu menilai tahapan commissioning atau uji operasional menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh komponen bekerja sesuai kapasitas.
Termasuk kesiapan pompa utama, sistem kelistrikan, hingga genset sebagai sumber daya cadangan apabila terjadi gangguan pasokan listrik.
Selain kesiapan rumah pompa, Achmad mengingatkan bahwa efektivitas pengendalian banjir juga sangat bergantung pada kondisi jaringan drainase yang terhubung dengan infrastruktur utama.
Menurutnya, kapasitas rumah pompa tidak akan memberikan hasil maksimal apabila saluran tersier di kawasan permukiman masih dipenuhi sedimentasi atau mengalami penyumbatan.
Ia mencontohkan sejumlah kawasan seperti Simorejo, Tanjungsari, dan Tenggilis Mejoyo yang membutuhkan konektivitas saluran secara optimal agar air dari lingkungan permukiman dapat mengalir menuju saluran utama dan selanjutnya dipompa keluar.
“Jangan sampai rumah pompa sudah dibangun dengan teknologi yang memadai, tetapi air dari kawasan permukiman tidak bisa mengalir karena saluran penghubungnya tersumbat. Konektivitas drainase harus menjadi perhatian,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti persoalan sampah yang berpotensi mengganggu kinerja pompa ketika debit air meningkat.
Menurutnya, keberadaan trash screen atau saringan sampah mekanis harus dipastikan berfungsi dengan baik dan didukung kesiapan petugas di lapangan.
Ia menyebut kawasan Tambak Segaran dekat TPS Rangkah dan Panjang Jiwo sebagai titik yang perlu mendapat perhatian dalam pengawasan sampah dan pemeliharaan fasilitas penyaringan.
“Jangan sampai pompa miliaran rupiah macet gara-gara tercekik sampah kasur atau ranting pohon. Saringan mekanik wajib berfungsi 24 jam penuh, dibarengi kesiapan personel lapangan yang siaga saat hujan deras dini hari,” paparnya.
Di sisi lain, Komisi C juga meminta Pemkot Surabaya memperhatikan dampak pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir terhadap kondisi jalan.
Achmad menilai pemulihan permukaan jalan setelah pengerjaan saluran bawah tanah harus menjadi bagian dari penyelesaian proyek.
Ia menyoroti pekerjaan penanaman box storage di bawah Jalan Raya Prapen dan kawasan Dharmahusada yang masih menyisakan permukaan jalan bergelombang serta debu di sejumlah bagian.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor ketika hujan turun.
“Warga sudah cukup berkorban menahan macet berbulan-bulan. Begitu saluran bawah tanah selesai, aspal di atasnya harus segera di-overlay mulus kembali sebelum musim hujan tiba. Jangan tinggalkan tambalan jalan yang licin atau berlubang untuk pengendara roda dua,” tegasnya.
Achmad berharap seluruh pekerjaan infrastruktur pengendalian banjir di Surabaya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan kesiapan operasional, pemeliharaan, serta keterhubungan sistem drainase secara menyeluruh.
Komisi C DPRD Surabaya, lanjutnya, akan terus mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar anggaran yang telah dialokasikan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan demikian, keberadaan lima rumah pompa baru diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian banjir sekaligus mengurangi risiko genangan di kawasan permukiman dan ruas jalan Surabaya. (*)
