Seiring perubahan wajah kawasan Jambangan yang kian dinamis sebagai bagian dari kota metropolitan, sistem jimpitan di RT 06 RW 03 ikut beradaptasi agar tetap relevan, tertib, dan akuntabel. Mekanisme pengumpulan yang semula bertumpu pada petugas ronda malam bertransformasi menjadi sistem kelembagaan berbasis perempuan melalui kelompok dasawisma dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Perubahan pola pengumpulan ini bukan sekadar pergantian teknis, melainkan pembaruan tata kelola kampung. Ketika jimpitan ditarik ke dalam forum pertemuan rutin ibu-ibu PKK, tingkat partisipasi menjadi lebih terukur dan pencatatannya jauh lebih rapi dibandingkan pengambilan koin di malam hari yang rawan terlewat saat cuaca hujan atau petugas ronda berhalangan.
Ketua PKK RT 06, Supiah, menjelaskan bahwa setiap keluarga umumnya menyumbangkan satu kaleng beras atau sekitar seperempat kilogram saat pertemuan rutin PKK setiap bulan. Meski demikian, pengurus tetap menyediakan ruang fleksibilitas bagi warga yang sedang tidak memiliki persediaan beras di rumah. Mereka dapat menggantinya dengan uang tunai sebesar Rp3.000.
“Biasanya kalau beras itu satu kaleng, ya sekitar seperempat kilo. Kalau ibu-ibu yang tidak punya beras biasanya memberikan uang Rp3.000,” jelas Supiah saat ditemui pada Senin (9/11) pagi.
Alur distribusi peran dalam mengelola sumbangan mikro ini pun dibagi secara berjenjang untuk menjaga transparansi:
- Tingkat Keluarga dan Warga. Berperan sebagai penyumbang rutin sesuai kemampuan masing-masing dalam pertemuan bulanan, baik berupa satu kaleng beras maupun uang tunai Rp3.000 tanpa paksaan.
- Empat Kelompok Dasawisma. Bertugas menjadi jembatan antara warga dan pengurus PKK dengan menghimpun setoran dari rumah-rumah sekaligus mencatat partisipasi setiap keluarga secara detail.
- Pengurus dan Bendahara PKK. Bertanggung jawab merekapitulasi laporan dari keempat kelompok dasawisma, mengelola distribusi serta penjualan beras, hingga membukukan saldo kas organisasi.
Besaran sumbangan yang relatif kecil yakni setara seperempat kilogram beras atau Rp3.000 menjadi kunci bertahannya partisipasi warga selama lebih dari dua dekade. Dalam ilmu ekonomi pembangunan, skema semacam ini dikenal sebagai micro-contribution atau iuran mikro yang menghilangkan hambatan psikologis warga berpenghasilan pas-pasan untuk ikut berderma. Skema ini membuat warga tidak dituntut memberi dalam jumlah besar, sehingga rasa memiliki terhadap program tumbuh merata.
Salah satu pengurus PKK RT 06, Nanik, memaparkan bahwa pengumpulan beras bulanan dari warga ini rata-rata menghasilkan sekitar 10 kilogram beras setiap bulan. Separuh dari total beras tersebut langsung dialokasikan sebagai jaminan pangan bagi petugas pengangkut sampah lingkungan yang sehari-hari menjaga kebersihan gang-gang warga. Sementara lima kilogram sisanya dijual atau dilelang kepada warga dalam forum pertemuan PKK.
“Dalam setiap bulan pertemuan itu mendapatkan kurang lebih 10 kilo. Dari 10 kilo per bulan itu, sebagian berasnya disumbangkan. Yakni, kepada petugas penarik gerobak sampah itu mendapatkan lima kilo,” kata Nanik merinci pembagian hasil jimpitan.
Sementara, uang hasil penjualan atau lelang lima kilogram beras sisa tersebut kemudian digabungkan ke dalam kas PKK. Melalui skema sirkular yang cerdas ini, satu kali proses pengumpulan jimpitan menghasilkan dua manfaat sekaligus: bantuan pangan langsung bagi pekerja sektor informal seperti Sugianto, serta penguatan dana cadangan sosial milik warga.
Jaring Pengaman Tanpa Sekat Status Ekonomi
Keberadaan kas sosial hasil pengelolaan jimpitan membuat warga RT 06 RW 03 memiliki daya lenting yang kuat ketika menghadapi situasi darurat di lingkungan mereka. Kebiasaan menyisihkan sebagian kecil rezeki setiap bulan melahirkan mekanisme solidaritas lanjutan yang oleh warga setempat disebut sebagai jimpitan spontan.
Jika jimpitan bulanan berfokus pada pengumpulan beras dan penguatan kas PKK, jimpitan spontan bergerak cepat merespons peristiwa kemanusiaan yang terjadi secara mendadak di tengah warga, seperti tetangga yang jatuh sakit atau keluarga yang baru saja dikaruniai buah hati.
Djamalludin mencontohkan, dana yang dihimpun melalui mekanisme ini dimanfaatkan untuk menjenguk warga yang sakit dengan santunan rata-rata sebesar Rp300.000. Sementara bagi keluarga yang baru melahirkan, warga menyalurkan bingkisan perlengkapan kebutuhan bayi seperti pakaian, bedak, dan sabun mandi.
“Tujuannya jimpitan itu untuk kepentingan yang dikembalikan lagi kepada warganya, terutama mereka yang tingkat sosialnya sedang membutuhkan perhatian,” tutur Djamalludin menegaskan filosofi dasar pengelolaan dana warga tersebut.
Hal yang paling menarik dan membedakan praktik solidaritas di Kampung Pancasila Jambangan dengan skema bantuan sosial formal pemerintah adalah ketiadaan sekat kelas ekonomi dalam penyaluran perhatian.
Dalam program bantuan pemerintah, warga harus melalui proses pendataan kemiskinan atau verifikasi desil kesejahteraan untuk menerima manfaat. Di RT 06 RW 03 Jambangan, logika tersebut tidak berlaku untuk menerima manfaat jimpitan spontan.
Warga dari kalangan ekonomi menengah maupun keluarga yang tergolong mapan tetap menerima perhatian dan santunan yang sama ketika mereka jatuh sakit atau tertimpa musibah. Solidaritas di kampung ini bekerja atas dasar ikatan kekeluargaan bertetangga dan rasa kemanusiaan yang adil, bukan semata-mata garis batas kemiskinan.
Secara matematis, Djamalludin memberikan ilustrasi sederhana mengenai betapa besarnya potensi kemandirian finansial sebuah kampung apabila tradisi ini dijalankan secara konsisten. Jika 100 keluarga saja menyumbang nilai setara Rp3.000 dalam satu bulan, maka akan terkumpul dana sebesar Rp300.000 setiap bulan atau mencapai Rp3,6 juta dalam kurun waktu satu tahun.
Angka tersebut membuktikan bahwa iuran mikro yang dikumpulkan secara rutin mampu membentuk jaring pengaman sosial yang mandiri di tingkat RT. Warga tidak perlu selalu menunggu turunnya anggaran kelurahan atau bantuan pihak luar hanya untuk sekadar menyantuni tetangga yang sedang dirawat di rumah sakit.
