Namun, Djamalludin dan para pengurus menyadari bahwa musuh terbesar dari pengelolaan dana publik berbasis warga adalah ketidakpercayaan. Banyak tradisi gotong royong di kampung perkotaan runtuh di tengah jalan akibat pencatatan yang buram atau pengelolaan uang kas yang tidak transparan.
Untuk menutup celah kecurigaan tersebut, pengurus PKK RT 06 menerapkan sistem pencatatan berjenjang yang terbuka. Supiah memastikan seluruh rekapitulasi sumbangan dari empat kelompok dasawisma dicatat secara rinci sebelum disetorkan langsung kepada bendahara PKK. Saldo kas yang terkumpul pun tidak dibiarkan mengendap tanpa catatan, melainkan ditabung atas nama organisasi PKK.
“Cuma dicatat saja, nanti dimasukkan uang kas PKK. Uang kas PKK itu yang memegang bendahara. Kalau sudah banyak, itu juga ditabung di PKK sini,” jelas Supiah mengenai tata cara pengamanan dana warga.
Keterbukaan informasi mengenai berapa kilogram beras yang terkumpul setiap bulan, berapa hasil lelangnya, hingga berapa saldo kas yang tersedia menjadi kunci yang merawat kepercayaan warga. Ketika warga melihat sendiri beras itu sampai ke tangan Sugianto dan uang kas benar-benar kembali kepada warga yang sakit, kesediaan mereka untuk terus menyumbang tumbuh dengan sendirinya tanpa perlu diminta berulang kali.
Ujian Konsistensi di Tengah Mobilitas Kota
Meski telah bertahan melintasi dua dekade dan berbagai perubahan zaman, merawat tradisi komunal di tengah kota besar seperti Surabaya bukannya tanpa hambatan. Karakter masyarakat perkotaan yang dinamis menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pengurus RT, dasawisma, dan PKK di Jambangan.
Kesibukan warga yang bekerja di sektor formal maupun informal dari pagi hingga sore hari, perubahan ritme aktivitas keluarga muda, hingga keluar-masuknya warga baru atau penghuni rumah kos membuat tingkat kehadiran dalam pertemuan bulanan tidak selalu seragam. Akibatnya, volume beras maupun nominal uang jimpitan yang terkumpul pun mengalami fluktuasi dari bulan ke bulan.
Pengurus RT dan PKK menyiasati dinamika perkotaan tersebut dengan menghindari pendekatan yang kaku atau birokratis. Bagi warga yang berhalangan hadir dalam pertemuan rutin PKK karena urusan pekerjaan atau keluarga, pintu pencatatan tetap dibuka lebar sehingga setoran jimpitan dapat dititipkan melalui ketua dasawisma atau disusulkan pada waktu berikutnya.
Di sisi lain, pengurus menjaga ketat marwah gotong royong agar tradisi ini tidak bergeser menjadi pungutan wajib yang justru menimbulkan tekanan psikologis bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Prinsip sukarela dan sesuai kemampuan tetap menjadi pegangan utama, sehingga warga yang benar-benar tidak mampu menyumbang di bulan tertentu tetap diperlakukan setara sebagai bagian dari keluarga besar kampung.
Tantangan klasik lain yang kerap memutus mata rantai tradisi kampung adalah pergantian kepemimpinan pengurus RT dan RW. Tidak jarang, sebuah program sosial yang berjalan baik di satu periode mendadak mati suri ketika ketua RT berganti akibat kurangnya rasa memiliki dari warga.
Namun, menurut Djamalludin, tradisi jimpitan di RW 03 Jambangan telah melampaui batas program personal milik ketua RT tertentu. Kegiatan ini sudah terinternalisasi menjadi kebutuhan kolektif sekaligus budaya kampung yang dijaga langsung oleh kontrol sosial masyarakatnya sendiri.
“Kalau itu sudah menjadi bagian dari program-program RT, siapa pun yang menjadi RT pasti akan menjalankan program yang baik-baik itu. Masyarakat kalau berhenti, pasti bertanya, ‘Loh, kenapa kok tidak jalan lagi jimpitan itu?’” ujar Djamalludin menggambarkan kuatnya dorongan warga dalam menjaga tradisi tersebut.
Bagi Djamalludin, hadirnya program Kampung Pancasila yang digulirkan Pemerintah Kota Surabaya menjadi momentum strategis untuk memperkuat sekaligus mereplikasi tradisi yang sudah mengakar di RT 06 ke RT-RT lain di wilayah RW 03. Label Kampung Pancasila memberikan legitimasi sekaligus ruang apresiasi bagi warga bahwa kebiasaan kecil yang mereka rawat selama puluhan tahun sejatinya adalah inti dari praktik bernegara.
Pancasila yang Hidup dari Dapur Warga
Kisah dari Gang Sembilan, Kelurahan Jambangan, memberikan catatan penting bagi arah pembangunan sosial di kota-kota besar Indonesia. Di tengah kekhawatiran banyak pihak bahwa kehidupan metropolitan akan menggerus modal sosial dan melahirkan masyarakat yang saling individual, warga RT 06 RW 03 membuktikan hal sebaliknya.
Ideologi kebangsaan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, serta cita-cita keadilan sosial tidak selalu tumbuh dari sosialisasi secara formal di ruang rapat atau hafalan teks di bangku sekolah. Nilai-nilai luhur Pancasila justru mengakar paling kuat ketika warga diberi ruang untuk merawat kemandirian solidaritas mereka sendiri di lingkungan terkecil.
Di Jambangan, pengamalan sila-sila Pancasila menjelma menjadi laku harian yang konkret dan membumi. Ia hadir lewat ketulusan keluarga yang menyisihkan satu kaleng beras dari dapur mereka, ketelitian ibu-ibu dasawisma dan PKK yang mencatat setiap butir sumbangan dengan jujur, hingga senyum lega Sugianto saat membawa pulang lima kilogram beras untuk dimasak bersama anaknya di petak rusun.
