Data tersebut kemudian dicocokkan dengan informasi kepemilikan aset, seperti daya listrik PLN, data kendaraan dari Kepolisian, hingga kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” jelasnya.
Sementara itu, uji coba Perlinsos digital di Surabaya telah mencapai 99,74 persen. Dari total 1.003.068 kepala keluarga di Kota Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terdata melalui aplikasi Sayang Warga.
Pemerintah Kota Surabaya masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata dan menargetkan proses pendataan dapat mencapai 100 persen dalam satu hingga dua hari ke depan.
Surabaya menjadi daerah percontohan nasional implementasi Perlinsos berbasis digital sejak 4 Juni 2026. Pada tahap awal, sistem tersebut digunakan untuk memproses dua program perlindungan sosial dan selanjutnya akan dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial di berbagai daerah di Indonesia.
