Surabaya, CakrawalaNews.co | Instruksi Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar seluruh kepala perangkat daerah (PD), camat, dan lurah memiliki hotline pengaduan mendapat dukungan dari DPRD Kota Surabaya.
Wakil Ketua DPRD Surabaya Bahtiyar Rifai menilai kebijakan tersebut akan mempercepat pelayanan publik sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Menurut Bahtiyar, keberadaan hotline tidak hanya penting bagi camat dan lurah, tetapi juga harus dimiliki seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar setiap aduan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
“Ini langkah yang bagus. Pak Wali Kota sudah memberikan contoh dengan membuat kanal aduan masyarakat. Saya kira bukan hanya lurah dan camat saja, tetapi seluruh OPD juga harus memiliki hotline,” kata Bahtiyar pada Senin (20/7/2026).
Ia menjelaskan, berbagai persoalan yang kerap dikeluhkan warga, mulai dari sampah, parkir hingga layanan publik lainnya, membutuhkan penanganan cepat serta koordinasi lintas instansi.
Dengan adanya hotline, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi.
Sebagai contoh, ketika warga melaporkan persoalan sampah kepada lurah, laporan tersebut dapat segera diteruskan dan dikoordinasikan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) maupun perangkat daerah terkait agar penanganannya tidak berlarut-larut.
Hal serupa juga berlaku untuk persoalan parkir yang masih menjadi keluhan masyarakat. Menurut Bahtiyar, OPD teknis juga harus memiliki saluran pengaduan yang mudah diakses warga.
“Agar nantinya lurah, camat, maupun OPD terkait bisa turun bersama-sama menangani persoalan yang ada,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar seluruh hotline di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga OPD terhubung dengan hotline milik Wali Kota Surabaya. Dengan sistem tersebut, kepala daerah dapat memantau kecepatan respons setiap aparatur sekaligus melakukan evaluasi jika terdapat laporan yang lambat ditangani.
“Hotline ini sebaiknya terkoneksi dengan Pak Wali Kota sehingga beliau bisa mengontrol camat atau lurah mana yang cepat merespons dan mana yang belum merespons. Dari situ nantinya bisa dilakukan evaluasi,” tuturnya.
Bahtiyar menegaskan, setiap aduan masyarakat harus segera dipetakan untuk menentukan apakah persoalan tersebut dapat diselesaikan di tingkat kelurahan atau memerlukan keterlibatan perangkat daerah lainnya.
“Kalau persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat kelurahan, tentu harus bergerak cepat. Tetapi jika membutuhkan keterlibatan OPD, maka kolaborasi antara lurah, camat, dan kepala dinas harus diutamakan,” tuturnya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai estimasi waktu penyelesaian setiap laporan agar warga mengetahui perkembangan tindak lanjut aduan mereka.
Selain itu, Bahtiyar menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang belum ditangani secara optimal hingga akhirnya harus mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Eri Cahyadi. Menurutnya, seluruh aparatur sipil negara (ASN) harus meneladani komitmen wali kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Pak Wali Kota sudah berkali-kali mengingatkan bahwa ASN adalah abdi masyarakat yang harus memberikan pelayanan terbaik. Semua aduan harus ditelaah dan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Bahtiyar juga menyinggung praktik pungutan liar yang belakangan menjadi perhatian publik. Ia menegaskan, OPD, camat, dan lurah tidak perlu ragu mengambil tindakan selama berpegang pada aturan yang berlaku.
“OPD, camat, dan lurah sekarang sudah mendapat dukungan penuh dari Wali Kota. Tidak perlu ragu atau takut selama yang dilakukan benar dan sesuai aturan. Kalau itu untuk kepentingan masyarakat, saya yakin warga akan mendukung,” pungkasnya.
Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, camat, dan lurah membuka hotline pengaduan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat, mulai dari parkir liar, pungutan liar, premanisme hingga pemanfaatan aset yang tidak sesuai aturan.
Menurut Eri, masih terdapat laporan masyarakat yang telah diterima jajaran perangkat daerah, camat maupun lurah, tetapi tidak segera ditindaklanjuti.
Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi Pemerintah Kota Surabaya.
Karena itu, ia berharap keberadaan hotline mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung terwujudnya program ASRI (Aman, Sehat, Bersih, dan Indah) di Kota Surabaya.
“Saya harap hari ini muncul keberanian-keberanian dalam diri sebagai pemerintah yang melindungi masyarakatnya, dan kita sebagai pemerintah program ASRI tidak boleh hanya sebagai slogan di Surabaya, tetapi kita buktikan, kita jalankan, itu yang harus kita jalankan dan buktikan,” tutup Eri.
