Surabaya, CakrawalaNews.co | Digitalisasi pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kota Surabaya mulai menunjukkan dampak terhadap ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos). Dari proses pemutakhiran data, sistem baru menemukan sekitar 25.000 Kepala Keluarga (KK) yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bansos, namun dinilai tidak lagi berhak menerima bantuan.
Di sisi lain, digitalisasi Perlinsos juga berhasil menemukan 51.000 KK baru yang sebelumnya justru terlewat dari data penerima bantuan. Temuan tersebut menunjukkan adanya persoalan inclusion error dan exclusion error dalam pendataan bansos sebelumnya.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam menjalankan uji coba pendataan Perlinsos berbasis digital. Menurutnya, sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
“Prinsipnya harus adil kepada yang berhak menerima dan yang tidak layak tidak boleh menerima. Selama ini ada inclusion error atau mereka yang tidak berhak malah masuk dan exclusion error yang berhak malah terlewat,” ujar Qodari.
Berdasarkan data lama, terdapat 101.000 KK yang tercatat sebagai penerima bansos di Surabaya. Setelah dilakukan pemutakhiran menggunakan sistem digital, ditemukan inclusion error sebesar 25 persen atau sekitar 25.000 KK yang dinilai tidak berhak menerima bantuan dan akhirnya dikeluarkan dari data.
Sementara itu, sistem baru berhasil menjaring 51.000 KK penerima baru. Jumlah tersebut setara dengan sekitar 43 persen dari total 119.000 KK yang disebut berhak menerima bantuan, namun sebelumnya terlewat atau masuk dalam kategori exclusion error.
“Bayangkan, ada sekitar 51.000 KK atau setara 175.000 jiwa yang selama ini harusnya dapat tapi tidak menerima. Hari ini mereka mendapatkan keadilan lewat digitalisasi perlinsos,” tegasnya.
Digitalisasi ini dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dengan data kependudukan. Dalam proses pendaftaran, warga dapat menggunakan teknologi face recognition yang terhubung dengan data KTP elektronik. Sistem kemudian melakukan cross-check kepemilikan aset dengan data lintas instansi, mulai dari daya listrik PLN, kepemilikan kendaraan dari Kepolisian, hingga kepemilikan tanah dari ATR/BPN.
“Sistem ini sangat adil karena yang menjawab adalah mesin dan data lintas kementerian/lembaga. Tidak ada lagi subjektivitas. Kalau ada sanggahan, bisa langsung diajukan di sistem,” jelas Qodari.
Pelaksanaan uji coba Perlinsos digital di Surabaya sendiri telah mencapai 99,74 persen. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengatakan dari total 1.003.068 KK di Surabaya, sebanyak 1.000.458 KK telah terjangkau melalui aplikasi Sayang Warga.
“Saat ini proses verifikasi sudah langsung keluar hasilnya. Kita masih menyisakan sekitar 2.610 KK yang belum terdata, terbanyak di Kelurahan Dukuh Setro. InsyaAllah dalam 1 sampai 2 hari ke depan target 100 persen akan tuntas,” terang Eddy.
Untuk mendukung proses pendataan, Pemkot Surabaya menyiapkan 13.049 agen Perlinsos guna memfasilitasi warga yang belum memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Uji coba Perlinsos berbasis digital ini telah dimulai sejak 4 Juni 2026 dan menjadikan Surabaya sebagai pilot project nasional.
Pada tahap awal, sistem memproses dua jenis program perlindungan sosial. Ke depan, sistem tersebut akan dikembangkan hingga mencakup tujuh jenis bantuan sosial secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
