Surabaya, CakrawalaNews.co – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) 2027 harus berangkat dari skala prioritas dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Eri saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Senin, 28 September 2026.
Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12.825.565.228.783.
Eri mengatakan, RAPBD 2027 disusun di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi ketidakpastian, mulai konflik di Timur Tengah, perubahan kebijakan perdagangan hingga tekanan harga energi.
Kondisi tersebut dinilai dapat berdampak terhadap harga kebutuhan pokok, dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Karena itu, menurut Eri, APBD tidak cukup hanya berfungsi sebagai instrumen belanja pemerintah, tetapi harus mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.
“APBD harus bisa menjadi motor ekonomi,” kata Eri dalam penyampaian nota keuangan.
Dalam rancangan APBD 2027, Pemkot Surabaya memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8.410.137.972.149, sedangkan pendapatan transfer diproyeksikan mencapai Rp2.701.003.956.413.
Sementara dari sisi pembiayaan, Pemkot Surabaya memperkirakan penerimaan SiLPA sebesar Rp395.913.192.885 dan merencanakan pinjaman daerah sebesar Rp1.318.510.107.336.
Dengan struktur tersebut, Eri menekankan pentingnya penerapan prinsip spending better.
Yakni memastikan belanja diarahkan pada kebutuhan yang memiliki dampak langsung dan terukur bagi warga.
“Ketika anggaran kita tidak cukup, mungkin ada yang dikurangkan. Dan itulah saya berharap ada prioritas yang ditetapkan bersama, ditentukan bersama antara DPRD Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya,” ujarnya.
Eri menyebut, salah satu porsi terbesar dalam RAPBD 2027 diarahkan untuk pendidikan.
Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp2.813.513.665.262 atau 22,28 persen dari total belanja daerah.
Eri mengatakan anggaran tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan serta mendukung anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Ia juga meminta agar perhatian terhadap pendidikan tidak hanya diberikan kepada siswa yang bersekolah di sekolah negeri.
Menurutnya, Pemkot perlu memperhatikan warga Surabaya yang menempuh pendidikan di sekolah swasta maupun lembaga pendidikan berbasis keagamaan.
“Ketika kita berprioritas kepada pendidikan dan kesehatan, mungkin ada yang dikurangkan ketika anggaran kita tidak cukup. Dan itulah saya berharap ada prioritas yang ditetapkan bersama,” katanya.
