Selain pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik direncanakan mencapai Rp6.226.758.038.745 atau 49,31 persen dari total belanja daerah.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung sejumlah kebutuhan, antara lain penanganan dan pencegahan banjir, pemerataan layanan, kelancaran mobilitas serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.
Target Ekonomi Surabaya 2027
Dalam nota keuangan tersebut, Eri juga memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menjadi pijakan RAPBD 2027.
Pertumbuhan ekonomi Surabaya pada 2025 tercatat 5,87 persen, dengan tingkat pengangguran terbuka 4,84 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 85,65, serta tingkat kemiskinan 3,56 persen.
Untuk 2027, Pemkot menargetkan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,84 persen.
Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,44 persen, IPM meningkat menjadi 86,3, sedangkan tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 3,07 persen.
Surabaya juga menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 265.918,25 ton CO2 ekuivalen.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada “Akselerasi Pemerataan Infrastruktur Perkotaan dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan.”
Eri menjelaskan arah tersebut diterjemahkan melalui tiga pilar pembangunan.
Di antaranya yakni: mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan mengurangi kesenjangan, serta memperkuat harmoni sosial melalui Kampung Pancasila.
Untuk menggerakkan ekonomi, Pemkot tidak hanya mengandalkan APBD.
Eri mendorong keterlibatan investor dan dunia usaha melalui kemudahan investasi dan pelayanan publik sehingga aktivitas ekonomi dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“APBD harus menarik investasi dan membuka lapangan kerja. Dan itu tidak bisa sendiri, tapi ketika kita bersama dengan seluruh yang ada di Kota Surabaya, maka semua itu bisa terwujud,” ujarnya.
Dalam penyampaian nota keuangan, Eri juga menyinggung persoalan rumah tidak layak huni.
Ia menyebut berdasarkan data yang sedang dipetakan, terdapat sekitar 29 ribu rumah yang membutuhkan perbaikan.
Dengan kebutuhan tersebut, Eri memperkirakan diperlukan anggaran sekitar Rp600 miliar.
Namun, kemampuan APBD Surabaya dinilai tidak cukup untuk menanggung seluruh kebutuhan tersebut.
