“Kalau ada 29.000 yang membutuhkan perbaikan rumah, maka kita membutuhkan uang Rp600 miliar. Maka kita tidak bisa sendiri,” katanya.
Karena itu, Pemkot akan mendorong kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha dan berbagai pihak untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni.
Pendekatan serupa juga ditekankan dalam program pengentasan kemiskinan.
Eri meminta agar data penerima bantuan tidak semata-mata dilihat berdasarkan desil, tetapi juga diverifikasi dengan kondisi faktual warga.
Ia mencontohkan kemungkinan adanya warga yang masuk kategori tertentu tetapi memiliki beberapa kendaraan, sementara warga lanjut usia yang tinggal sendiri justru tidak memperoleh bantuan.
Menurut Eri, kondisi tersebut menjadi alasan perlunya pembahasan dan verifikasi data secara terbuka.
“Bukan lagi kita saling menyalahkan. Tapi hari ini kita membuka semuanya kepada masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh orang lain,” ujarnya.
Eri juga menempatkan Kampung Pancasila sebagai bagian penting dari strategi pembangunan 2027.
Ia meminta aparatur sipil negara yang menjadi pendamping di wilayah RW tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi ikut memastikan persoalan warga dapat ditangani di tingkat paling dekat dengan masyarakat.
Ia bahkan menyebut kinerja pendampingan di kampung akan menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap jajaran pemerintahan.
“Ketika anak-anak di dalam Kampung Pancasila, ada pendamping yang tidak berhasil, ada ASN yang menjadi pendamping. Ketika tidak mampu merubah, menjaga kampung itu, maka mohon izin akan kami lakukan evaluasi,” kata Eri.
Menurut dia, evaluasi tersebut akan berkaitan dengan kinerja kepala organisasi perangkat daerah, camat, lurah, kepala bagian dan struktur pemerintahan lainnya.
“Apakah kita bisa menjalankan Pancasila? Tidak hanya kita ucap dalam upacara, tapi kita lakukan dalam tindak-tanduk kita di dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Eri juga meminta agar pemerintah dan DPRD bersama-sama menentukan prioritas anggaran sebelum RAPBD 2027 ditetapkan.
Menurutnya, keterbatasan fiskal membuat seluruh kebutuhan kota tidak mungkin dibiayai secara bersamaan.
“Kalau kita semuanya sudah kita pegang, pendidikan gratis, kesehatan gratis, rumah tidak layak kita bangun semua, infrastruktur kita bangun semua, maka itu ngomong kosong dilakukan di Surabaya. Ada keterbatasan negara,” kata Eri.
Karena itu, pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD diharapkan menghasilkan prioritas yang jelas, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan ukuran keberhasilan yang dirasakan langsung masyarakat. (*)
