“Kalau anggaran habis untuk bayar cicilan utang, program pengentasan kemiskinan dan pengangguran bisa terkendala. Padahal ini program prioritas yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Aning menambahkan, beban belanja wajib Pemkot juga tidak kecil. Dari perhitungan Banggar, kebutuhan belanja dasar untuk gaji PNS dan non-PNS, Kartu Surabaya Hebat (KSH), serta mandatory spending di bidang pendidikan dan kesehatan saja sudah mencapai Rp10,5 triliun.
“Hitungan cash flow sangat mengkhawatirkan kalau belanja wajib itu tidak bisa dipenuhi. Jadi Pemkot harus benar-benar hati-hati dalam mengambil keputusan utang ini,” ujarnya.
