“Memang bagus digitalisasi, tapi harus dilakukan seimbang dengan sistem yang ada. Jangan sampai kemudian terjadi semacam tidak kesesuaian gitu,” ujarnya.
Persoalan parkir, lanjut Syaifuddin, juga tidak hanya berkaitan dengan jukir di jalan. Ia menyinggung keberadaan sejumlah restoran dan jaringan minimarket seperti Alfamart dan Indomaret yang menurutnya masih menjadi persoalan dalam penataan parkir.
Ia juga menyinggung pemanggilan pihak Mie Gacoan dalam agenda hearing DPRD Surabaya yang disebutnya tidak dihadiri pihak perusahaan.
“Termasuk masalah ini, masalah banyak resto, kemudian Alfamart, Indomaret yang masih diberikan police line. Ini kan menjadi persoalan sebetulnya sampai hari ini,” katanya.
“Bahkan, teman-teman DPR memanggil Manajemen Mie Gacoan itu, itu nggak pernah hadir Pak di kita hearing. Nah, ini kan marwahnya Pemerintah Kota Surabaya dipertanyakan kalau pengusaha tidak mau mengikuti aturan Perwali yang diberlakukan di Kota Surabaya ini,” lanjutnya.
Menurut Syaifuddin, ketegasan tidak boleh hanya diarahkan kepada kelompok masyarakat kecil seperti jukir. Pengusaha maupun aparatur pemerintah juga harus tunduk terhadap aturan yang berlaku.
Karena itu, ia menilai ada tiga hal yang harus menjadi fondasi pembenahan sistem parkir Surabaya yaitu ketegasan, keadilan, dan transparansi.
“Maka, satu-satunya jalan adalah ketegasan, keadilan, dan transparansi. Maka digitalisasi akan berjalan dengan baik,” pungkas Bang Udin. (s)
