“Itu aplikasi antara jukir dengan pemerintah kota. Nah, aplikasi pemerintah kota saat ini lebih fokus kepada digitalisasi antara user, and user dengan jukir. Nah, ini terus dikejar, padahal antara jukir dengan pemerintah kota ini belum beres, begitu,” ujar Politisi PKS ini.
Kondisi tersebut, lanjut Aning, berpotensi memunculkan ketidakpercayaan dari para jukir. Persoalan seperti dugaan kebocoran, penarikan ganda hingga ketidakjelasan mekanisme pendapatan disebut akan terus menjadi sumber polemik apabila sistemnya tidak dibenahi.
“Makanya, sampai kapan pun kalau ini tidak dibereskan, Jukir ini akan merasa tidak transparan, tidak adil, ada kebocoran, ada penarikan double dan sebagainya karena aplikasinya memang belum clear and clean,” tegasnya.
Sorotan Politisi PKS ini tak berhenti pada aplikasi. Ia juga mempertanyakan target PAD dari sektor parkir Surabaya yang mencapai Rp73 miliar.
Menurut dia, realisasi pendapatan parkir hingga Agustus masih jauh dari target. Bahkan, capaian bulanan disebut belum menunjukkan angka yang mampu menopang target tahunan tersebut.
“Dan selalu tercapainya hanya sekitar 25-30, tidak pernah lebih dari itu,” ungkap Aning.
Ia mencontohkan capaian pendapatan parkir dalam beberapa bulan terakhir yang menurutnya masih berada di kisaran Rp1,3 miliar, Rp1,7 miliar hingga sekitar Rp2 miliar per bulan.
Dari hitungan tersebut, Aning mempertanyakan dari mana target Rp73 miliar dapat dicapai.
