Politisi Partai Demokrat itu menilai lemahnya pengawasan berpotensi membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kota Surabaya memperkuat sistem pengawasan internal maupun eksternal terhadap seluruh BUMD.
Menurutnya, fungsi pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus dilakukan secara berkala dan mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
“BUMD ini salah satu pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena itu kontrolnya harus lebih ketat dan lebih jelas,” katanya.
Selain pengawasan, Saifuddin juga menekankan pentingnya menempatkan figur profesional dan berintegritas dalam jajaran direksi BUMD.
