Surabaya, CakrawalaNews.co | Kasus dugaan korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melayangkan tamparan keras bagi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
DPRD Kota Surabaya mendesak agar skandal ini dijadikan momentum evaluasi total demi menyelamatkan marwah dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan milik daerah.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, menegaskan bahwa kejahatan yang terjadi di tubuh KBS menjadi lampu merah agar tidak sampai merembet ke BUMD lainnya. Menurutnya, skandal semacam ini sangat krusial karena berpotensi merusak reputasi BUMD di mata publik.
“Jangan sampai muncul persepsi, pakannya hewan saja dikorupsi, apalagi pakannya manusia. Ini menjadi tamparan bagi kita semuanya sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujarnya Rabu (22/7/2026).
Politisi Partai Demokrat tersebut menyoroti rapuhnya mekanisme pengawasan yang selama ini menjadi celah terjadinya penyelewengan.
Padahal, BUMD mengemban misi vital sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh lagi sekadar formalitas, melainkan harus diperketat dan dilakukan secara konsisten.
“BUMD ini salah satu pemasok PAD. Karena itu kontrolnya harus lebih ketat dan lebih jelas,” katanya.
Tak hanya soal pengawasan, Saifuddin juga menyentil krusialnya aspek manajerial. Pemkot Surabaya dituntut wajib memasang figur-figur berintegritas dan berkapasitas di jajaran direksi, bukan sekadar membagi-bagi posisi.
“BUMD harus dipimpin orang yang profesional di bidangnya. Kalau tidak, bukan hanya berpotensi menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga menghambat pengelolaan usaha dan berdampak pada PAD,” tegasnya.
Sebagai pemegang kendali penuh, Pemerintah Kota Surabaya didesak untuk bertanggung jawab mengevaluasi total BUMD. Saifuddin mengingatkan bahwa transparansi publik adalah kunci; keterbukaan informasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan agar masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif.
“Masyarakat juga perlu tahu capaian, persoalan, dan progres BUMD sehingga ikut mengontrol,” pungkasnya.
