Surabaya, CakrawalaNews.co | Aksi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang belakangan ini gencar turun langsung ke lapangan atau biasa disebut blusukan dan membagikan temuannya di media sosial mendapat sorotan dari legislatif.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko atau yang akrab disapa Cak Yebe, meminta jajaran birokrasi tidak tinggal diam dan segera merespons fenomena ini secara serius.
Menurut Cak Yebe, jajaran lurah, camat, hingga kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seharusnya memperketat pengawasan internal di wilayah masing-masing.
Pelayanan publik idealnya berjalan sebagai sebuah sistem yang solid, bukan bertumpu pada kontrol langsung dari orang nomor satu di Surabaya tersebut.
“Sejauh yang dilakukan wali kota merupakan bentuk kepeduliannya terhadap keluhan warga atas pelayanan birokrasi di bawah. Wali kota turun sendiri untuk memastikan kinerja aparatur pemerintah di lapangan berjalan sesuai tugas dan fungsinya, tentu itu hal yang baik,” kata Cak Yebe di DPRD Surabaya, Selasa (14/7/2026).
Langkah Eri Cahyadi yang kerap menyisir persoalan kota mulai dari parkir liar hingga pelanggaran tata tertib jalanan seharusnya menjadi alarm bagi para pejabat wilayah.
Cak Yebe menegaskan bahwa aparat di tingkat bawah harus lebih peka dan proaktif mendeteksi masalah sebelum akhirnya ‘ditemukan’ dan diunggah oleh wali kota ke jejaring sosial.
“Tren yang dilakukan wali kota ini harus disikapi serius oleh jajaran di bawahnya, termasuk lurah dan camat. Mereka harus meningkatkan intensitas fungsi kontrol di lapangan agar persoalan masyarakat bisa segera diselesaikan sesuai kewenangannya,” ujar politisi Gerindra ini.
Ia juga menambahkan bahwa jika masalah yang sama terus-menerus terulang, hal tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan di tingkat pelaksana.
“Kalau persoalan yang sama terus ditemukan wali kota, tentu harus ada evaluasi terhadap sistem pengawasan di bawah. Jangan sampai semua persoalan akhirnya harus menunggu wali kota turun langsung karena birokrasi seharusnya bekerja sebagai sebuah sistem,” tegas dia.
Kendati mendukung penuh langkah penertiban, Cak Yebe memberikan catatan penting terkait proses penindakan terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang diduga melanggar aturan atau terlibat pungutan liar (pungli). Ia mengimbau agar segala bentuk penjatuhan sanksi tetap melewati mekanisme pemeriksaan yang objektif melalui Inspektorat atau OPD terkait.
“Jika wali kota mendapatkan temuan yang tidak sesuai harapan, termasuk dugaan pungli oleh aparatur, sebaiknya tidak bereaksi berlebihan terhadap jajarannya. Wali kota bisa memerintahkan OPD terkait atau Inspektorat untuk menindaklanjuti dan memastikan persoalannya secara objektif,” kata Cak Yebe.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Gerindra ini juga mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi di ruang publik, terutama saat berhadapan dengan sorotan kamera.
Hal ini krusial demi menjaga wibawa instansi sekaligus melindungi kondisi sosial-psikologis keluarga aparatur yang bersangkutan.
“Ketika temuan terjadi di muka publik dan di depan kamera, tetap harus memperhatikan etika birokrasi. Dampak psikologis terhadap keluarga ASN juga perlu dipertimbangkan, sekaligus menjaga marwah birokrasi yang dipimpin di depan publik,” pungkasnya.
