Surabaya, CakrawalaNews.co | Komitmen menciptakan tata kelola parkir yang lebih tertib dan transparan terus diperkuat di Kota Surabaya. Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Anas Karno, turun langsung bersama Camat Genteng, Jeffry, untuk memantau penerapan sistem parkir non-tunai sekaligus memastikan trotoar kembali berfungsi sebagai ruang aman bagi pejalan kaki.
Kegiatan yang berlangsung pada Kamis (9/7/2026) malam itu menyasar sejumlah titik keramaian di Kecamatan Genteng. Petugas gabungan menyosialisasikan sistem pembayaran parkir secara non-tunai menggunakan QRIS, kartu elektronik, hingga voucher parkir melalui pengeras suara agar masyarakat lebih memahami mekanisme baru tersebut.
Bagi Anas Karno, kehadiran langsung aparat pemerintah di tengah masyarakat merupakan langkah efektif untuk memastikan kebijakan berjalan sekaligus mendengar persoalan yang terjadi di lapangan.
“Saya mengapresiasi camat, lurah, dan seluruh jajaran yang turun langsung. Dengan hadir di lapangan, pemerintah dapat melihat kondisi sebenarnya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat secara humanis,” ujarnya.
Dalam pemantauan itu, Anas masih menemukan sejumlah kendaraan yang diparkir di atas trotoar maupun di lokasi yang tidak semestinya dijadikan area parkir. Ia menegaskan praktik tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena merampas hak pejalan kaki.
“Trotoar harus kembali kepada fungsinya. Fasilitas yang dibangun untuk pejalan kaki jangan sampai berubah menjadi tempat parkir kendaraan,” tegasnya.
Selain menyoroti penyalahgunaan trotoar, Anas juga meminta pengawasan terhadap juru parkir diperketat. Menurutnya, penerapan sistem parkir non-tunai harus dibarengi dengan kedisiplinan petugas agar pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai aturan.
“Kalau ada juru parkir yang melanggar ketentuan, tentu harus diberikan tindakan tegas. Bahkan jika terus mengulangi pelanggaran, bisa dilakukan penggantian petugas. Yang terpenting pelayanan parkir tetap tertib dan masyarakat merasa nyaman,” katanya.
Sementara itu, Camat Genteng Jeffry menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Surabaya mempercepat transisi masyarakat menuju sistem pembayaran parkir digital.
Menurutnya, masih ada warga yang belum mengetahui bahwa pembayaran parkir kini dapat dilakukan melalui QRIS, kartu elektronik, maupun voucher parkir. Karena itu, sosialisasi dilakukan langsung di lokasi parkir agar informasi lebih mudah dipahami.
“Ini merupakan bagian dari upaya mengubah kebiasaan masyarakat dari pembayaran tunai menjadi non-tunai. Kami bersama kelurahan, Dinas Perhubungan, dan unsur terkait terus memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat,” jelas Jeffry.
Ia menambahkan, bagi masyarakat yang belum memiliki akses pembayaran digital, pemerintah menyediakan voucher parkir yang dapat dibeli melalui juru parkir maupun di kantor kecamatan dan kelurahan.
Menurut Jeffry, penggunaan voucher juga membuat sistem retribusi lebih transparan karena pembayaran langsung masuk ke kas Dinas Perhubungan saat voucher dibeli sehingga potensi kebocoran pendapatan daerah dapat ditekan.
Dalam kegiatan tersebut, tim gabungan juga menemukan pelanggaran parkir di kawasan Jalan Slamet. Sejumlah kendaraan diketahui parkir di area yang telah dipasang rambu larangan parkir.
Temuan itu langsung ditindaklanjuti dengan pemeriksaan terhadap juru parkir yang bertugas dan pemberian teguran oleh Dinas Perhubungan.
Jeffry memastikan pengawasan akan terus dilakukan bersama Dinas Perhubungan, TNI, dan Polri.
Apabila pelanggaran serupa kembali ditemukan, sanksi akan diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Anas berharap kegiatan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan, bukan sekadar agenda sesaat.
Menurutnya, keberhasilan penerapan parkir non-tunai tidak hanya diukur dari meningkatnya transaksi digital, tetapi juga dari semakin tertibnya kawasan parkir, berfungsinya kembali trotoar bagi pejalan kaki, serta meningkatnya pendapatan daerah dari sektor retribusi parkir.
“Kalau sosialisasi terus dilakukan, pengawasan konsisten, dan masyarakat ikut mendukung, maka manfaatnya akan dirasakan bersama. Kota menjadi lebih tertib, trotoar kembali untuk pejalan kaki, pelayanan parkir semakin transparan, dan pendapatan daerah pun lebih optimal,” pungkasnya.
