Surabaya, CakrawalaNews.co – Penetapan mantan Direktur Utama Kebun Binatang Surabaya (KBS), Choirul Anwar, sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memicu sorotan terhadap sistem pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kota Surabaya.
DPRD Kota Surabaya menilai kasus tersebut menjadi sinyal bahwa mekanisme pengawasan terhadap BUMD perlu dievaluasi secara menyeluruh agar penyimpangan serupa tidak terjadi di perusahaan milik daerah lainnya.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya bidang hukum dan pemerintahan, Muhammad Saifuddin, mengatakan dugaan korupsi di tubuh KBS tidak boleh dipandang sebagai persoalan yang berdiri sendiri.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem kontrol dan tata kelola seluruh BUMD.
“Jangan sampai muncul persepsi, pakannya hewan saja dikorupsi, apalagi pakannya manusia. Ini menjadi tamparan bagi kita semuanya sehingga hal seperti ini tidak terulang kembali,” ujar Saifuddin, Rabu (22/7/2026).
