“Jangan hanya merapikan akar rumput, tapi parkir-parkir yang sifatnya menengah. Setiap usaha yang mendirikan usaha harus lengkap izin-izinnya termasuk parkir, ini yang menjadi titik tekan kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kahfi mengungkapkan bahwa meskipun terdapat kenaikan pendapatan parkir dari tahun sebelumnya, capaian tersebut dinilai masih belum optimal dibandingkan target yang ditetapkan.
“Kalau ngomong capaian pendapatan parkir dari tahun 2024 ke 2025 ada kenaikan memang, tetapi menurut kami kurang optimal. Target itu sekitar Rp 73 M sekian, tapi realisasinya masih sekitar Rp 25 M,” ujarnya.
Karena itu, Pansus menilai perlu adanya strategi yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada petugas parkir, tetapi juga menyasar potensi besar dari sektor usaha yang belum tertib perizinan.
“Kalau strateginya hanya petugas parkir di bawah, tapi tidak melihat tenant usaha menengah ke atas, ini kan potensi yang besar,” katanya.
Pansus LKPJ DPRD Surabaya pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pembenahan sektor parkir, termasuk mendorong transparansi data dan sistem perizinan berbasis digital.
“Kita ingin laporannya jelas, datanya terbuka. Ini yang nanti akan kita jadikan laporan di pansus, supaya ke depan lebih transparan dan bisa menambah angka pendapatan dari retribusi parkir,” pungkasnya.
