Surabaya, CakrawalaNews.co – Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos., menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan yang dibiayai pemerintah, khususnya proyek drainase dan gorong-gorong yang berada di ruang publik.
Penegasan tersebut disampaikan Syaifuddin menyusul insiden yang terjadi di kawasan Jalan Margorejo. Sebagai bentuk kepedulian terhadap warga, Ketua DPRD Surabaya turun langsung bertakziah ke rumah keluarga korban sekaligus menyampaikan komitmen lembaganya untuk mengawal proses evaluasi proyek secara menyeluruh.
Menurut Syaifuddin, setiap pekerjaan konstruksi yang berada di jalan umum wajib memenuhi standar keselamatan yang ketat. Sarana pengamanan seperti barrier, jaring pengaman, rambu-rambu peringatan, hingga lampu penerangan harus tersedia dan berfungsi dengan baik demi melindungi pengguna jalan.
“Keselamatan masyarakat tidak boleh dikompromikan. Setiap proyek yang berada di ruang publik harus dilengkapi pengamanan yang memadai agar tidak menimbulkan risiko bagi warga,” tegas Syaifuddin.
Ia menambahkan, apabila dalam pelaksanaan proyek ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap standar keselamatan, maka hal tersebut harus diselidiki secara menyeluruh sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain aspek keselamatan, DPRD Surabaya juga memberikan perhatian terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Menurut Syaifuddin, setiap proyek pemerintah harus dikerjakan secara profesional dengan pengawasan yang ketat agar hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
DPRD Surabaya mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kota Surabaya yang segera merespons persoalan tersebut. Namun demikian, pengawasan terhadap seluruh proyek yang sedang berjalan perlu terus diperkuat agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap seluruh proyek dapat dipantau secara ketat dan tidak sampai mengganggu aktivitas masyarakat, apalagi membahayakan pengguna jalan baik di jalan lingkungan maupun jalan raya,” ujarnya.
Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keselamatan publik, DPRD Surabaya juga mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap proyek drainase di Jalan Margorejo. Evaluasi diperlukan untuk memastikan seluruh prosedur teknis dan standar keselamatan telah dijalankan sesuai aturan.
Syaifuddin menegaskan, apabila ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan proyek, maka pihak pelaksana harus bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, perhatian terhadap korban dan keluarga juga perlu menjadi bagian dari tanggung jawab sosial semua pihak yang terlibat.
Menurutnya, proyek pembangunan bukan hanya soal penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.
DPRD Surabaya melalui Komisi C akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai proyek pembangunan yang dibiayai APBD. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan lapangan maupun inspeksi mendadak (sidak) guna memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis dan standar keselamatan.
“Ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Keselamatan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap pembangunan. DPRD Surabaya akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar pembangunan berjalan baik, aman, dan memberikan manfaat bagi warga,” pungkasnya.
Komitmen DPRD Surabaya tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada percepatan infrastruktur, tetapi juga menjamin keamanan, kenyamanan, dan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya.
