Surabaya, CakrawalaNews.co | Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan strategis ini ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama oleh Wali Kota Eri Cahyadi dan Ketua DPRD Surabaya Syaifuddin Zuhri dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Senin (27/7/2026).
Langkah ini menjadi fondasi penting bagi kesinambungan arah pembangunan Kota Pahlawan ke depan. Seluruh pelaksanaan anggaran tahun 2025 tercatat telah melalui proses audit ketat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jawa Timur.
Wali Kota Eri Cahyadi mengapresiasi tinggi sinergi yang terjalin erat antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan, berbagai masukan dari anggota dewan akan menjadi panduan utama untuk mengakselerasi kualitas pelayanan publik dan pembangunan kota.
“Alhamdulillah, tadi sudah disetujui. Naskah ini segera kita sampaikan ke Gubernur Jawa Timur selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari untuk dievaluasi dan mendapatkan persetujuan. Setelah itu, kita bisa melanjutkan pembahasan untuk Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” tutur Eri seusai rapat.
Satu poin krusial yang mencuat dalam penetapan APBD ini adalah strategi penentuan skala prioritas pembangunan.
Menanggapi usulan penambahan armada Suroboyo Bus dari Fraksi PKB dan PKS, Eri Cahyadi menegaskan bahwa arah Pembangunan Surabaya harus disesuaikan secara realistis dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurut Eri, eksekusi program pembangunan akan jauh lebih berdampak dan dirasakan langsung manfaatnya oleh warga jika difokuskan hingga tuntas pada sektor tertentu, ketimbang membagi anggaran secara tipis ke banyak sektor sekaligus.
“Kalau semua sektor disentuh sekaligus dalam waktu bersamaan, tidak akan ada yang bisa selesai 100 persen. Kita lihat kemampuan fiskal daerah, lalu tentukan prioritasnya. Apakah menyelesaikan banjir atau lainnya,” terang Eri.
Prinsip pembangunan yang terfokus ini nantinya akan dirumuskan secara mendalam melalui pembahasan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemkot Surabaya.
Pemetaan prioritas utama baik itu penanganan banjir, infrastruktur jalan, maupun transportasi publik akan diputuskan secara matang agar setiap Rupiah dalam APBD memberikan hasil maksimal bagi wajah kota dan kesejahteraan warga Surabay
