Nah, untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Surabaya akan mengoptimalkan aset daerah melalui skema sewa atau yang lainnya. Termasuk pula menyiapkan skema pembiayaan proyek prioritas melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), hingga mendorong penyertaan modal BUMD.
Wali Kota Eri pun memberikan contoh perhitungan efisiensi pembangunan proyek. Jika sebuah proyek bernilai Rp1 miliar tahun 2025, maka pada 2028 bisa membengkak menjadi Rp1,4 triliun akibat inflasi.
“Kalau ternyata dengan tahun ini dikerjakan dengan pembiayaan-pembiayaan hanya Rp1,2 miliar, maka berani kita lakukan dengan pembiayaan. Itu yang harus kita lakukan dengan DPRD hari ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Eri juga menekankan pentingnya mendukung ekonomi kerakyatan. Karena itu, Pemkot Surabaya mendorong Koperasi Merah Putih menggerakkan ekonomi warga dengan bunga pinjaman rendah.
“Karena itulah saya sampaikan ketika kita itu meminjamkan kepada Koperasi Merah Putih, kasih bunga cuma 2%, maksimal 3%. Agar apa? Koperasi Merah Putih ini juga terus bergerak,” ujarnya.
Wali Kota Eri menilai bahwa Koperasi Merah Putih menjadi salah satu trigger dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dengan menjual kebutuhan pokok. Salah satunya seperti Gas LPG 3 KG yang telah disubsidi oleh pemerintah. Selain itu, anggota koperasi juga mendapatkan pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) setiap bulan.
“Itu yang kita lakukan sekarang. Nanti kita akan bergerak terus untuk menghitung yang tahun 2026, bagaimana perekonomian bergerak, bagaimana yang namanya kemiskinan, putus sekolah, kesehatan, termasuk (perbaikan) Rutilahu tidak boleh berhenti,” imbuhnya.
