Menurutnya, program prioritas seperti rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, dan kesehatan gratis tetap berlanjut.
“Yang seperti Rutilahu, dan untuk kemiskinan, pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetap kita lanjutkan. Jadi kita berputar untuk kegiatan yang lainnya yang kita kurangkan,” tegasnya.
Karena itu, ia juga menggarisbawahi bahwa penyusunan APBD Tahun 2026, tidak akan lagi bergantung pada besarnya transfer dari pusat.
“Karena sudah ada pemberitahuan bahwa dana transfer juga akan dikurangi, terutama untuk kota-kota yang fiskalnya kuat, salah satunya Surabaya,” katanya.
Selain itu, Wali Kota Eri menekankan pentingnya efisiensi dan prioritas anggaran. Oleh sebabnya, pemkot dan DPRD Surabaya sepakat untuk menentukan skala prioritas pembangunan.
“Makanya kita dengan DPRD (sepakat) yang mana (prioritas). Kalau kita sepakat untuk kemiskinan, untuk pengangguran, maka infrastruktur pasti jauh akan turun,” paparnya.
Meski dana transfer dari pusat mengalami penurunan, Wali Kota Eri memastikan bahwa pemkot dan DPRD Surabaya tidak akan membebani masyarakat. Salah satunya dengan tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
“Saya tidak akan pernah menaikkan PBB, saya tidak akan pernah menaikkan beban masyarakat,” katanya.
