Ia menegaskan, Banggar saat ini masih mendalami feasibility study (FS) dari Pemkot bersama seluruh fraksi, dengan pendekatan kehati-hatian dan kajian sosial ekonomi yang komprehensif.
“Secara aturan, pembiayaan ini diperbolehkan selama sesuai RPJMD dan RKPD. Tapi kita tetap teliti dari semua aspek agar tidak menimbulkan beban di masa depan,” tambahnya.
Achmad menyebut bahwa dari informasi yang disampaikan Pemkot, kemampuan fiskal Surabaya untuk mengakses pinjaman daerah secara akumulatif selama lima tahun mencapai Rp 6,1 triliun.
Namun, dengan prinsip kehati-hatian, pengajuan akan dilakukan bertahap per tahun agar tidak menimbulkan kekhawatiran publik maupun pemerintahan selanjutnya.
“Bunganya diperkirakan sekitar 6 persen, tapi itu belum final. Semua masih dalam kajian, dan keputusan akan diambil setelah semua fraksi mempelajari FS secara utuh dalam satu minggu ke depan,” pungkasnya.
