Surabaya, cakrawalanews.co – Komisi C DPRD Kota Surabaya yang membidangi infrastruktur menegaskan kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh berdampak pada pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Penegasan ini disampaikan di tengah alokasi anggaran pembangunan dan layanan yang mencapai Rp 6,2 triliun atau sekitar 49,27 persen dari APBD tahun ini.
Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Achmad Nurdjayanto, mengatakan efisiensi harus ditempatkan secara proporsional dan tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Efisiensi silakan dilakukan, tapi jangan sampai mengganggu pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Itu kebutuhan dasar warga,” ujarnya, Senin (13/4/2026).
Pemkot Surabaya sendiri menjalankan efisiensi dengan menekan belanja operasional, seperti konsumsi rapat (mamin), penggunaan energi, hingga mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk menghemat bahan bakar. Kebijakan ini dilakukan agar alokasi anggaran dapat lebih difokuskan pada sektor prioritas.
Achmad menilai langkah tersebut sudah tepat, selama tidak bergeser ke belanja pembangunan. Ia menegaskan DPRD akan mengawal ketat implementasi di lapangan.
“Jangan sampai ada alasan efisiensi lalu kualitas pekerjaan turun atau proyek jadi molor. Ini yang akan kami awasi,” tegasnya.
Ia menyoroti sejumlah proyek strategis yang tengah berjalan, seperti lanjutan Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), pelebaran Jalan Menganti Lidah Wetan, diversi Jalan Raya Pakal–Raci, hingga pembangunan fly over Taman Pelangi. Selain itu, pembangunan 11 rumah pompa baru dan normalisasi saluran juga menjadi prioritas untuk penanganan genangan.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut harus berjalan sesuai target karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antarwilayah dan pengendalian banjir di Surabaya.
“Kalau infrastruktur ini berjalan baik, dampaknya langsung ke ekonomi dan mobilitas warga,” katanya.
Di sektor pelayanan publik, DPRD juga menyoroti peningkatan fasilitas kesehatan melalui perbaikan 10 puskesmas dan pembangunan satu puskesmas baru di Sidosermo dengan total anggaran sekitar Rp 15,3 miliar.
“Pemerataan layanan kesehatan ini penting. Warga harus semakin mudah mengakses layanan tanpa harus pergi jauh,” imbuhnya.
Sementara itu, progres pengadaan proyek juga menjadi perhatian. Pada triwulan pertama, tercatat 25 paket proyek telah masuk proses lelang. Sebanyak 19 paket telah selesai, sementara empat lainnya masih dalam tahap persiapan. Proyek tersebut didominasi pembangunan jalan dan rumah pompa, serta sebagian pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Achmad menegaskan, transparansi dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek menjadi kunci agar anggaran besar tersebut benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Kami akan kawal dari proses lelang sampai pelaksanaan di lapangan. Anggaran ini harus terasa manfaatnya oleh warga,” pungkasnya.
