Surabaya, CakrawalaNews.co – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, M. Machmud, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengubah arah kebijakan penggunaan APBD 2027 sebesar Rp 12,9 triliun agar lebih tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Salah satu hal yang disorotnya adalah penggunaan data desil sebagai dasar penyaluran bantuan.
Menurut Machmud, mekanisme tersebut berpotensi membuat warga yang sebenarnya membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan pemerintah.
Ia mengaku telah menyampaikan usulan kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam rapat pembahasan anggaran agar penyaluran bantuan tidak lagi terlalu bergantung pada pengelompokan desil.
“Nah, saran saya kepada Wali kota waktu itu, jangan pakai Desil lagi. Nah, Wali kota setuju, sehingga nanti itu tidak pakai desil, bisa lebih leluasa membantu,” kata Machmud pada Rabu, 11 November 2026.
Machmud menilai, kebijakan anggaran seharusnya lebih mengutamakan kondisi riil masyarakat.
Ia mencontohkan bantuan pendidikan bagi anak-anak yang terkendala biaya kuliah, program Pemuda Tangguh, bantuan mahasiswa, hingga bedah rumah bagi warga yang tinggal di hunian tidak layak.
Menurutnya, bantuan tersebut harus bisa menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan semata-mata ditentukan oleh kategori administratif.
