“Yang penting rakyat terbantu dan itu tidak menyalahi aturan,” tegas Anggota Komisi B DPRD Surabaya.
Ia juga mengingatkan Pemkot Surabaya agar tidak hanya menyusun perencanaan anggaran yang baik, tetapi memastikan realisasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebab, DPRD memiliki fungsi menyetujui anggaran berdasarkan perencanaan, sedangkan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.
Machmud menegaskan, APBD merupakan uang masyarakat yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi.
Karena itu, anggaran tersebut harus dikembalikan dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan warga.
Ia turut menyoroti besarnya anggaran untuk kebutuhan aparatur pemerintah yang disebut mencapai Rp3,4 triliun. Menurutnya, alokasi tersebut harus sebanding dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Karena pemerintah kota sudah ada honornya Rp 3,4 triliun itu, ya, sehingga dia harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Yang dipakai ini adalah uang rakyat, uang bersumber dari pajak dan retribusi yang dikumpulkan di Pemkot namanya APBD,” ujarnya.
Selain arah penggunaan anggaran, Machmud mengingatkan adanya tantangan dalam struktur APBD Surabaya 2027.
