Berdasarkan proyeksi yang dibahas, pendapatan daerah hanya sekitar Rp11,1 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp12,6 triliun.
Selisih sekitar Rp1,5 triliun tersebut menurutnya masih dapat dikelola dalam manajemen APBD melalui skema pembiayaan. Namun, pemerintah kota tetap harus menggenjot pendapatan agar target yang telah direncanakan dapat tercapai.
“Pendapatan Rp 11,1 triliun, tapi belanjanya Rp 12,6, sehingga kurang Rp 1,5 triliun. Dalam manajemen APBD itu boleh, tapi nanti dalam perjalanan pemkot harus genjot. Genjot pendapatan sesuai dengan rencana belanja,” jelasnya.
Machmud mengingatkan, apabila target pendapatan tidak terealisasi, masyarakat berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan.
Sebab, kekurangan penerimaan dapat berdampak pada tertundanya sejumlah program pembangunan yang telah direncanakan.
Bahkan, jika target pendapatan Rp11,1 triliun saja tidak tercapai, dampaknya dikhawatirkan semakin besar terhadap pemerataan pembangunan di Surabaya.
“Kalau pemasukan cuma Rp 10,5 triliun ya korban lagi masyarakatnya, sehingga pembangunan itu tidak merata, tidak adil, ya, tidak adil dan tidak merata,” pungkasnya. (*)
