Setelah ditelusuri, sebagian alokasinya digunakan untuk bantuan modal Rp5 juta bagi Gen Z. Sebagian lainnya dialokasikan untuk pembayaran Kader Surabaya Hebat (KSH).
Imam menilai klasifikasi tersebut perlu dicermati. Terlebih, Surabaya masih menghadapi persoalan pendidikan yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti anak putus sekolah, ijazah yang ditahan, hingga keluarga yang kesulitan membeli seragam.
“Ya, memang ternyata di nomenklatur itu diperbolehkan, tapi kan enggak masuk akal ketika di Surabaya itu masih banyak yang putus sekolah. Masih banyak ijazahnya ditahan. Masih banyak tidak bisa beli seragam, gitu lho. Kenapa kok enggak milih (Dana Gen Z) itu, ya?” tegasnya.
Bagi Imam, persoalannya bukan semata-mata apakah suatu program dapat dimasukkan dalam nomenklatur fungsi pendidikan.
DPRD juga perlu melihat apakah alokasi tersebut benar-benar menjawab kebutuhan sektor pendidikan.
Ia pun mempertanyakan klaim pemenuhan mandatory spending pendidikan yang disebut telah mencapai lebih dari 22 persen.
Menurutnya, angka tersebut perlu dibaca dengan memperhatikan komposisi belanja di luar Dinas Pendidikan.
“Seolah-olah ngomong, oh, mandatory spending pendidikan di Surabaya bukan cuma 20%, tapi dengan gagahnya ngomong 22% lebih. Ternyata yang di luar Dinas Pendidikan gawe sing model ngene-ngene (Gen Z dan KSH) . Jadi sing murni 16 persen ngomong. 16, ya, 16,” pungkas Politisi NasDem ini. (*)
