“Dinas Pendidikan itu Rp 2,12 triliun, ya kan. Terus yang masuk fungsi pendidikan dari anggaran Dinas Pendidikan yaitu Rp 2,05,. Ini kan Rp 2,063 triliun, ya. Itu kalau dari total belanja ya 16,34%, ya, 16 persen. Padahal mandatory spending kita kan 20%. Ya, dia 16, sekian persen, yang lain di mana, yang lain itu tersebar di dinas-dinas yang lain,” ungkapnya pada Jumat, 6 November 2026.
Temuan tersebut mendorong Komisi D meminta penjelasan dari sejumlah pimpinan OPD.
DPRD ingin mengetahui dasar pengelompokan belanja pendidikan yang tersebar di luar Dinas Pendidikan.
Beberapa di antaranya berada di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga, Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Komisi D juga meminta klarifikasi atas alokasi fungsi pendidikan di Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp2,78 miliar. Anggaran tersebut ternyata digunakan untuk pelatihan petani.
Imam mengakui, pengelompokan belanja lintas OPD dimungkinkan karena adanya nomenklatur fungsi pendidikan. Namun, ia mempertanyakan relevansinya dengan kebutuhan pendidikan formal, terutama jika dibandingkan dengan persoalan anak usia sekolah yang belum tertangani.
“Karena kalau ngomong wajib belajar itu kan 13 tahun, mulai SD, 1 tahun sebelum SD sampai SMA, itu ya. Tapi kan ada yang namanya KMKP, nah itu menteri itu ya. Itu memperbolehkan. Jadi di KMKP itu mengatur fungsi pendidikan. Ada nomenklaturnya yang itu 1.000 lebih, mulai milih-milih ini kayak gitu,” jelasnya.
Selain Dinas Ketahanan Pangan, anggaran fungsi pendidikan juga tercatat di Badan Penanggulangan Bencana sebesar Rp750 juta dan Dinas Pemadam Kebakaran sekitar Rp741 juta. Alokasi serupa ditemukan di Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Kesehatan.
Salah satu temuan yang paling besar berada di 31 kecamatan. Nilai anggaran yang dikategorikan sebagai fungsi pendidikan di seluruh kecamatan tersebut mencapai Rp317 miliar.
