“Jadi dibilang bahwa kami ini memprivatisasi itu adalah hal yang salah,” ujarnya.
Ketua Gempar Jatim, Zahdi, kemudian mempertanyakan lebih jauh mengenai sumber pasokan air yang digunakan di kawasan Citraland.
Ia menyebut informasi yang diterimanya menunjukkan sekitar 20 persen kawasan Citraland mendapatkan aliran air dari PDAM, sementara sekitar 80 persen lainnya disebut dikelola secara mandiri.
Namun, angka tersebut tidak dikonfirmasi oleh pihak manajemen Citraland.
Rina menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk menjelaskan angka mengenai persentase pengelolaan air di kawasan tersebut.
“Apapun yang tadi saya sudah sampaikan, apapun yang kami lakukan terkait dengan pengelolaan semua itu sudah diatur dalam undang-undang dan kami melaksanakan dengan baik sesuai dengan undang-undang,” kata Rina.
Bagi Gempar Jatim, jawaban tersebut belum menjawab secara spesifik persoalan mengenai bagaimana air dikelola di kawasan Citraland.
Zahdi menilai pengelolaan air secara mandiri oleh pengembang perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan sumber daya yang menyangkut kepentingan masyarakat.
“Ketika diskusi hari ini atau klarifikasi dari manajemen Marketing Officer perumahan Citraland ini tidak menegaskan bahwa apa yang dilakukan adalah inkonstitusional, maka Gempar Jatim kami pastikan tidak akan pernah main-main untuk melawan para pengembang di Citraland Kota Surabaya,” ujar Zahdi.
