Untuk memastikan mekanisme tersebut berjalan, ia mendorong Pemkot Surabaya membangun sistem monitoring yang dapat digunakan secara berjenjang.
Dashboard tersebut nantinya dapat menjadi alat pemantauan bagi lurah, camat, kepala perangkat daerah hingga Inspektorat.
Selain itu, kanal pengaduan masyarakat juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas kebijakan tersebut.
Menurut Cahyo, keluhan warga yang terus berulang dapat menjadi tanda bahwa keberadaan ASN sebagai pengampu wilayah belum memberikan penyelesaian yang optimal.
“Kalau ASN dinyatakan aktif mengampu suatu RW tetapi keluhan yang sama terus berulang dan tidak pernah selesai, berarti sistem tersebut harus dievaluasi,” katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya ini menegaskan DPRD Surabaya akan turut mengawasi implementasi kebijakan tersebut setelah berjalan.
Menurutnya, keberhasilan kebijakan ASN di Balai RW tidak semestinya diukur dari jumlah ASN yang hadir atau berpindah tempat kerja.
“Karena ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak ASN yang pindah tempat kerja ke Balai RW, tetapi hasil akhirnya, apakah kehadiran mereka benar-benar mempercepat penyelesaian masalah warga,” pungkasnya. (*)
