Surabaya, CakrawalaNews.co – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperluas penempatan aparatur sipil negara (ASN) di Balai RW jadi sorotan DPRD Surabaya.
Kebijakan tersebut dinilai tidak cukup cuma memindahkan lokasi kerja ASN dari kantor dinas ke lingkungan warga.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo, mengatakan konsep pelayanan pemerintah di Balai RW sebenarnya bukan hal baru.
Sebelumnya, pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) telah dilakukan di Balai RW, termasuk konsep bekerja dari mana saja serta penugasan ASN sebagai pendamping atau pengampu wilayah.
“Sebenarnya konsep ASN atau pelayanan Pemkot di Balai RW bukan sesuatu yang baru. Sebelumnya sudah ada pelayanan adminduk di Balai RW, kemudian ada konsep bekerja dari mana saja termasuk Balai RW dan juga penugasan ASN sebagai pendamping atau pengampu wilayah,” kata Politisi PKS itu pada Rabu, 23 September 2026.
Menurutnya, hal yang lebih penting untuk diperhatikan saat ini adalah perubahan pola kerja dan hasil yang diberikan kepada masyarakat.
Jangan sampai keberadaan ASN di Balai RW hanya menjadi perpindahan tempat kerja tanpa memberikan dampak nyata terhadap penyelesaian persoalan warga.
“Jadi menurut saya, yang perlu menjadi perhatian sekarang bukan sekadar memindahkan tempat kerja ASN dari kantor dinas ke Balai RW, tetapi apa yang berubah dari sisi cara kerja dan hasilnya,” ujarnya.
Cahyo menilai arahan terbaru Wali Kota Surabaya memang memiliki cakupan yang lebih luas.
