Sementara di sektor ekonomi, potensi yang dimiliki setiap kampung diharapkan dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi.
Penguatan usaha masyarakat dan penciptaan peluang ekonomi menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus membantu mengurangi kemiskinan.
Bagi DPRD Surabaya, konsep tersebut sekaligus menyentuh persoalan klasik dalam birokrasi, yakni ego sektoral.
Eri Irawan menilai Kampung Pancasila dapat menjadi ruang bagi perangkat daerah untuk meninggalkan pola kerja berdasarkan sekat organisasi dan mulai bekerja berdasarkan persoalan yang dihadapi masyarakat.
”Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi urusan Dinas Lingkungan Hidup, kesehatan keluarga tidak hanya menjadi urusan fasilitas kesehatan, keamanan tidak hanya menjadi tugas aparat, dan pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi urusan perangkat daerah yang menangani sosial atau ekonomi. Semuanya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan solusi bersama,” ujarnya.
Karena itu, Eri melihat Kampung Pancasila memiliki dua dimensi sekaligus. Di tingkat masyarakat, program tersebut bertumpu pada partisipasi warga.
Sementara di lingkungan birokrasi, program ini mendorong perubahan pola kerja menjadi lebih kolaboratif.
“Di tingkat warga, Kampung Pancasila menghidupkan kembali semangat gotong royong. Di tingkat birokrasi, program ini mendorong perangkat daerah untuk meninggalkan cara kerja yang terkotak-kotak menuju kerja kolaboratif,” paparnya.
“Pada titik inilah nilai-nilai Pancasila yang dulu digali Presiden Soekarno dari kearifan rakyat Indonesia menjadi nyata dalam praktik pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Surabaya,” pungkas Politisi PDI Perjuangan ini. (*)
