Karena itu, pemerintah harus terus merespons berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat sekaligus menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan di lapangan.
Lilik menilai respons pemerintah terhadap dinamika sosial tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pelayanan publik.
Termasuk dalam persoalan perparkiran, Pemkot tetap harus memastikan kebijakan yang diterapkan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu, tetapi juga masyarakat secara luas.
“Ujungnya semua kebijakan ini untuk kepentingan dan pelayanan masyarakat,” pungkasnya. (s)
