Selain pembangunan infrastruktur, Perubahan APBD 2026 juga memperkuat sejumlah program seperti beasiswa, Kewirausahaan Inklusif Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta layanan sosial lainnya.
DPRD Jatim juga memberikan perhatian terhadap penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang masih menyisakan kewajiban dari tahun sebelumnya.
Meski secara regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, DPRD bersama Pemprov Jatim masih mengkaji kemungkinan dukungan anggaran daerah agar pembayaran tersebut dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (caa)
