Politik selalu membutuhkan panggung. Namun panggung tidak akan berarti apa-apa tanpa penonton. Dalam demokrasi, penonton itu adalah rakyat. Mereka yang memberi legitimasi, mengawasi jalannya pertunjukan, sekaligus menentukan apakah seorang aktor masih layak tampil atau sudah waktunya turun dari panggung.
Di Surabaya, hubungan antara aktor dan penonton politik sedang memasuki babak yang menarik.
Pada Pilkada 2024, pasangan Eri Cahyadi-Armuji meraih kemenangan yang nyaris sempurna. Didukung mayoritas kekuatan politik, pasangan petahana itu melaju tanpa lawan yang benar-benar sepadan. Hasilnya, lebih dari 80 persen suara berhasil diraih. Sebuah kemenangan telak yang jarang terjadi dalam kontestasi politik daerah.
Saat itu, publik melihat Eri Cahyadi sebagai figur yang berhasil menjaga kesinambungan pembangunan Surabaya pasca-era Risma. Gaya kepemimpinannya yang responsif, gemar turun lapangan, aktif di media sosial, dan sering memarahi bawahannya yang dianggap lamban melayani warga, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.
Namun politik tidak berhenti pada hari pencoblosan. Kemenangan elektoral hanya menentukan siapa yang naik ke atas panggung. Sementara penilaian publik sesungguhnya dimulai setelah panggung itu diduduki.
Beberapa waktu terakhir, ruang digital Surabaya memperlihatkan suasana yang berbeda. Kritik terhadap Pemerintah Kota Surabaya semakin mudah ditemukan. Keluhan soal banjir, jalan rusak, parkir liar, kemacetan, proyek infrastruktur, hingga masalah penanganan sampah menjadi percakapan sehari-hari di media sosial.
Fenomena yang paling menarik bukanlah isi kritiknya, melainkan arah kritik itu sendiri.
Hampir setiap unggahan yang berkaitan dengan persoalan kota selalu dipenuhi komentar yang menandai akun Eri Cahyadi. Tidak peduli apakah unggahan itu berasal dari media massa, akun komunitas, atau akun warga biasa. Ketika ada jalan berlubang, warga menandai Eri. Ketika terjadi genangan, warga menandai Eri. Ketika muncul masalah parkir atau sampah, warga kembali menandai Eri.
