Sekilas, ini terlihat sebagai gelombang sentimen negatif terhadap wali kota. Namun jika dicermati lebih dalam, fenomena tersebut menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks.
Warga Surabaya sesungguhnya masih menaruh harapan kepada pemimpinnya.
Mereka masih percaya bahwa wali kota adalah orang yang harus mendengar, merespons, dan menyelesaikan persoalan kota. Karena itu, setiap masalah selalu diarahkan kepada figur yang mereka anggap paling bertanggung jawab.
Di sinilah paradoks politik modern bekerja.
Semakin kuat personalisasi kepemimpinan yang dibangun seorang kepala daerah, semakin besar pula ekspektasi yang dipikulnya. Ketika keberhasilan kota dikaitkan dengan satu figur, maka setiap persoalan yang muncul juga akan bermuara kepada figur yang sama.
Selama bertahun-tahun, Eri Cahyadi membangun citra sebagai pemimpin yang dekat dengan warga. Kini konsekuensi dari citra itu mulai terlihat. Hampir semua persoalan kota, besar maupun kecil, pada akhirnya berujung pada satu nama.
Mungkin inilah yang kemudian mendorong lahirnya berbagai hotline pengaduan dan kanal komunikasi langsung yang terus diperkuat Pemerintah Kota Surabaya. Upaya tersebut menunjukkan kesadaran bahwa hubungan antara pemerintah dan warga tidak boleh terputus. Bahwa di tengah derasnya kritik, ruang dialog harus tetap dibuka.
Tetapi hotline hanyalah alat. Yang lebih penting adalah bagaimana warga merasakan bahwa suara mereka benar-benar didengar.
